Revitalisasi Sekolah di Lotim Tembus 80 Sekolah, Komite Sekolah Diminta Kawal Pelaksanaan
LOTIM LOMBOKita – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mencatat ada 80 sekolah negeri dan swasta yang masuk daftar penerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI hingga Juli 2026.
Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2025 yang hanya 60 sekolah.
Kepala Dinas Dikbud Lotim, M Nurul Wathoni mengatakan , data tersebut berdasarkan surat masuk dari Kemendikdasmen kepada Dikbud Lotim, terkait sekolah yang diminta melengkapi dokumen dan mengikuti zoom pelaksanaan bantuan revitalisasi APBN.
“Dari 80 sekolah ini memperoleh bantuan revitalisasi melalui usulan reguler via Dapodik maupun usulan melalui Pokir DPR RI. ” Ucap Warhon.
untuk prosess penandatanganan kerjasama (PKS) akan dilakukan secara bertahap, di bulan Juli 2026 sudah masuk tahap 2. Yang tahap 1 dan dari usulan Pokir DPR RI sudah dikerjakan, sebagian masih persiapan penandatanganan PKS di Jakarta.
Lebih lanjut Wathoni mengatakan, bantuan revitalisasi dari kementerian ini dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah. Dan yang menandatangani PKS yaitu Kepala sekolah yang datang langsung ke Jakarta ke kementerian.
“PPK revitalisasi APBN ini ada di Kementerian. Anggaran ditransfer langsung dari kementerian ke rekening sekolah penerima, tidak melalui daerah. Pengawasannya juga melibatkan Itjen Kementerian, perguruan tinggi, BPK dan pihak lainnya. Termasuk dari kami di Dikbud ikut pada monitoring saja,” jelasnya.
Karena itu, Dikbud meminta komite sekolah dan masyarakat sekitar ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan di lapangan agar hasilnya maksimal.
Wathoni juga menyampaikan apresiasi atas bertambahnya bantuan revitalisasi. Ia menyebut besarnya perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk sekolah di Lotim, termasuk peran Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang secara langsung mempresentasikan kondisi sarana pendidikan di hadapan Menteri Pendidikan di Jakarta.
Tak hanya itu, peran Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketua H. L. Hadrian Irfani yang berkomitmen memperjuangkan sarana pendidikan di NTB khususnya Lotim melalui Pokir.
Juga usulan dari anggota DPR RI lainnya asal Lombok seperti Ibu Sari Yuliati Wakil Ketua DPR RI, anggota DPR RI Dapil Lombok, serta usulan dari anggota DPD RI asal Lotim.
“Data revitalisasi untuk Lotim ini masih sementara karena masih ada peluang bertambah di tahap berikutnya. Insya Allah kita terus intensifkan koordinasi dan kolaborasi agar ada penambahan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sekolah swasta yang tahun ini lebih dari 10 lembaga masuk penerima. Dikbud mendorong pihak swasta agar selalu update data Dapodik agar diperhatikan pusat saat ada usulan revitalisasi, baik reguler maupun Pokir.
Untuk tahun 2026, Dikbud Lotim telah mengusulkan perbaikan sekitar 180 sekolah. Rinciannya 125 SD, 40 SMP, dan sisanya TK/PAUD. Namun yang baru terpanggil sekitar 80 sekolah.
“Kami di Dikbud bukan penentu. Kami mengawal usulan melalui perbaikan data di Dapodik. Penentuannya dari kementerian karena ada tim verifikasi sendiri dari perguruan tinggi dan tim verifikasi pusat,” tegasnya.
Wathoni menyebut program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Sudah ada juknis dan SOP serta mekanisme pengawasan tersendiri.
“Kami berharap pihak sekolah komitmen melaksanakan. Kami berharap di akhir tahun sekolah yang dikerjakan melalui program revitalisasi ini bisa tuntas. Kami juga berharap pemerintah pusat bisa meresmikan, karena sampai saat ini Lombok Timur menjadi daerah penerima revitalisasi terbanyak di NTB,” Pungkasnya.
