Penolakan Omnibus Law Oleh Masyarakat kepada DPR
Diketahui bahwa Omnibus Law RUU cipta kerja ini telah disahkan oleh DPR pada senin, 5 oktober 2020. dimana pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021. rapat tersebut di hadiri 318 anggota DPR , baik yang datang di kompleks parlemen, senayan, Jakarta, maupun secara virtual.
RUU cipta kerja adalah satu dari empat omnibus law yang diusulkan pemerintah pada DPR. tiga omnibus law RUU lainnya adalah soal pekerjaan, ibu kota baru dan kefarmasian. semua usulan tersebut masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020.
Draf omnibus law UU cipta kerja yang dirumuskan oleh badan legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah. institusi-institusi ini kemudian menyepakati membawa omnibus law RUU cipta kerja dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada senin 5 oltober 2020 untuk disahkan.
Omnibus law ini diklaim memiliki tujuan mengatasi masalah ekonomi dan bisnis, terutama mengenai cipta lapangan kerja di Indonesia. namun setelah disahkan, RUU ini menjadi topic yang ramai dibicarakan, terutama dampaknya bagi masyarakat Indonesia.
Meski omnibus law UU cipta kerja telah disahkan, gelombang penolakan dari kalangan kelompok pekerja buruh tidak mereda. meskipun karyawan kantoran juga terkena dampaknya, akan tetapi belum ada reaksi dari pekerja kantoran.
Berikut ini beberapa poin omnibus law yang UU cipta kerja yang banyak ditolak oterutama oleh pihak buruh:
- Hari Libur Dipangkas
hak pekerja untuk mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pecan sebelumnya sudah diatur dalam UU ketenagakerjaan, dipangkas. pada pasal 79 ayat 2 huruf b mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.
pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun. - Kontrak Kerja
omnibus law menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PTKW) atau pekerja kontrak. di pasal 59 ayat 4 UU cipta kerja menyebutkan , ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. - Sanksi bagi perusahaan tidak bayar upah sesuai ketentuan dihapus.
dalam pasal 91 ayat 1 UU ketenagakerjaan telah mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 91 ayat 2 menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah atau pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Asal soal pesangon
yang juga dipermasalahkan dalam UU cipta kerja adalah pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Sekretaris jenderl organisasi pekerja seluruh Indonesia (OPSI) timboelsiregar mengatakan besaran pesangon tersebut hanya untuk pekerja dengan waktu kerja diatas 24 tahun dan dengan alasan tertentu.jadi besaran pesangon tersebut sebenarnyajuga tidak bisa dinikmati oleh semua pekerja selama ini. - Pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
salah satu pasal UU ciptaker merevisi UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan.
Berdasarkan draf RUU cipta kerja yang dikutip detikcom. senin, 5 oktober 2020, salah satu pasal yang direvisi adalah pasal 88 UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal dengan pasal pertanggung jawaban mutlak.
Wahida (L1C017096)
Mahasiswi Fakultas Fisipol Semester VII, Universitas Mataram
