Muscab PPP Lotim Deadlock, Penetapan Ketua DPC Dilimpahkan ke DPP
LOTIM LOMBOKita – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur yang digelar di Kantor DPC PPP, Kamis (29/4), berakhir tanpa keputusan. Forum gagal menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) periode mendatang.
Sidang pleno Muscab mengalami kebuntuan setelah terjadi perbedaan tajam di antara peserta. Dua kubu bersikeras pada metode pemilihan berbeda, yakni voting dan musyawarah mufakat.
Seorang peserta Muscab yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, situasi forum semakin tidak kondusif karena kedua kubu bertahan pada pendiriannya.
“Tidak ada titik temu. Satu kubu ingin voting, sementara yang lain tetap menginginkan musyawarah mufakat. Akhirnya forum bubar dan banyak peserta meninggalkan lokasi,” ujarnya.
Ia menyebut, suasana sidang sempat diwarnai ketegangan hingga beberapa kali terjadi kericuhan kecil sebelum pimpinan sidang memutuskan menghentikan forum.
Sekretaris DPC PPP Lombok Timur, Faruk Bawazir, menegaskan pimpinan sidang sebenarnya telah menawarkan dua opsi mekanisme pemilihan, namun tidak mendapat kesepakatan peserta.
“Pimpinan sidang sudah menawarkan musyawarah mufakat maupun voting, tetapi peserta tidak menyepakati keduanya,” jelasnya.
Faruk juga menyebut persoalan mandat suara turut memperkeruh jalannya sidang. Menurutnya, sesuai ketentuan, hak suara seharusnya dipegang ketua PAC, namun dalam forum ditemukan adanya perwakilan lain yang diutus.
“Seharusnya ketua PAC yang memiliki hak suara, tapi tadi banyak sekretaris PAC yang diutus. Ini juga menjadi salah satu persoalan dalam forum,” katanya.
Meski begitu, panitia Muscab telah menyerahkan seluruh hasil dan dinamika forum kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk ditindaklanjuti.
“Berita acara dan seluruh dokumen sudah kami sampaikan ke DPP dan DPW. Selanjutnya keputusan ada di mereka,” tegas Faruk.
Ia menambahkan, sesuai mekanisme organisasi, Muscab sejatinya hanya memilih tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan, termasuk menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
Tim formatur tersebut terdiri dari tujuh orang, yakni unsur DPP, DPW, DPC, serta perwakilan PAC. Namun karena forum tidak mencapai kesepakatan, proses tersebut belum dapat dilanjutkan.
“Apapun keputusan DPP dan DPW nantinya, itulah yang sah dan harus diterima oleh seluruh kader,” pungkasnya.
