KPK RI Lakukan Monitoring Program Koperasi Desa Merah Putih di Lombok Timu
LOTIM LOMBOKita— Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah tersebut.
Analis Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Krisna Aditama, mengatakan, kehadiran di Lotim bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung terkait implementasi program di lapangan, termasuk menjaring berbagai kendala yang dihadapi daerah.
“Melalui KDMP ini, harapannya untuk mendapatkan informasi seperti apa implementasinya, Barangkali ada kendala, dan ini kami kumpulkan untuk dianalisis dan nantinya akan menjadi rekomendasi ke tingkat pemerintah pusat,” ujar Krisna saat ditemui usai kegiatan FGD di Lombok Timur. Kamis.
Krisna menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pencegahan dan pemantauan (monitoring) yang rutin dilakukan oleh lembaga antirasuah. ” secara umum jajaran OPD di Lombok Timur memiliki semangat yang sama untuk mendukung serta menyukseskan program nasional ini., ” Sebutnya.
Meski demikian,menurut Krisna, pihak KPK belum dapat membeberkan secara mendetail temuan atau kendala spesifik yang ditemukan di lapangan. Hal tersebut karena proses kajian masih berlangsung secara menyeluruh dan akan dikompilasi dengan data dari daerah lainnya.
“Kami belum bisa menyampaikan detailnya karena sifatnya kajian secara menyeluruh. Hasil dari sini akan dikompilasikan dengan daerah lain sebelum diambil kesimpulan,” jelasnya.
Menyinggung soal progres pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Lombok Timur, Krisna mencatat sudah ada sejumlah unit yang berhasil terbangun.
Namun, terkait operasionalisasinya, hal tersebut membutuhkan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat karena skema pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
“Di sini sudah cukup banyak yang terbangun. Terkait operasionalisasi dan kendala lainnya, itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang dilakukan bertahap,” pungkas Krisna.
sebelumya pada rapat FGD bersama kepala OPD, beberapa kepala OPD mengatakan, Pemkab menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. Hanya saja untuk proses pembangunan Gedung KDMP tak melibatkan Pemda termasuk pemerintahan desa.
” Untuk pembangunan gedung KDMP ini tak melibatkan pemkab, karena pengawasan dilakukan langsung dari unsur TNI, ” Sebutnya.
sementara itu Kadis Koperasi dan UMKM Baiq Farida dalam FGD tersebut mengatakan jumlah gedung KDMP yang telah terbangun di Lotim baru 50 persen dari 254 jumlah desa dan kelurahan.
” Hampir 50 persen yang sudah terbangun, sedangkan terkait kepengusan dan anggaran masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat, ” Sebutnya.
