Jelang WSBK, TPID NTB Rakor Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok

LOMBOKita – Menjelang event World Superbike Championship (WSBK) Mandalika pada 19-21 November 2021 mendatang, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) tingkat tinggi (high level meeting/HLM) untuk menjaga ketersediaan bahan pokok (bapok).

Kegiatan Rakor yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, pada Rabu (29/9/2021), dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Heru Saptaji; Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Polisi I Gusti Putu Gede Ekawana Putra; beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, anggota TPID Provinsi NTB dan kabupaten/kota se-NTB, serta asosiasi komoditas pangan di Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, H Zulkieflimansyah selaku Ketua TPID NTB menyampaikan arahan bahwa event WSBK perlu diantisipasi dengan baik mengingat event ini merupakan event berskala internasional pertama yang akan digelar di Indonesia pasca adanya pandemic Covid-19.

Selain itu, WSBK dan pre-event Asia Talent Cup (ATC), yang akan diselenggarakan secara back-to-back pada 12-14 November 2021 dan 19-21 November 2021, akan menjadi kick-off untuk Sirkuit Mandalika sebelum gelaran MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Dengan magnitude event berskala internasional, diharapkan nantinya dapat menarik animo penonton yang besar di NTB. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui TPID perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis, kesiapan infrastruktur, akomodasi, dan lain-lain menjelang jalannya event WSBK tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI NTB, Heru Saptaji menyampaikan optimisme terhadap perbaikan ekonomi ke depan, baik di level global, nasional, maupun regional di Provinsi NTB. Sebelumnya pada Juli dan Agustus 2021, terdapat lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan seiring dengan merebaknya varian Delta. Namun dengan sinergi penanganan Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah, perkembangan Covid-19 saat ini jauh lebih terkendali. Per 27 September 2021, penambahan kasus harian di tingkat nasional tercatat 1.390 kasus, sementara di Provinsi NTB sebanyak 10 kasus.

Di tingkat nasional, sejumlah indikator seperti Prompt Manufacturing Index (PMI), mobilitas masyarakat, keyakinan konsumen, serta SKNBI & RTGS kembali meningkat per Agustus dan awal September. Kinerja ekspor, neraca perdagangan, serta posisi cadangan devisa juga tercatat meningkat. Di Provinsi NTB, optimisme perbaikan tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen, mobilitas masyarakat, serta ketahanan korporasi yang masih terjaga per Agustus dan September 2021.

Di tengah optimisme perbaikan kondisi ekonomi, Heru Saptaji mengemukakan tantangan dalam pengendalian inflasi di Provinsi NTB yang perlu segera ditindaklanjuti bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II-2021 tercatat sebesar 4,68% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 7,07% (yoy).

Pada tahun 2021 mulai Maret, inflasi NTB secara tahunan (yoy) selalu lebih tinggi dari nasional. Trend ini berlanjut hingga Agustus 2021, di mana inflasi NTB mencapai 1,75% (yoy) sedangkan nasional sebesar 1,59% (yoy). Hal ini perlu menjadi perhatian (alert), karena inflasi yang terjadi tersebut utamanya didorong oleh dominasi Volatile Food Inflation (VFI) yang relatif kerap tinggi, sebesar 5,76% (yoy) per Agustus 2021.

Lebih lanjut Heru Saptaji mengatakan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 secara umum tekanan inflasi memang relatif rendah, karena permintaan yang menurun selama pandemi. Namun, sejak awal tahun 2021 tekanan VFI terus menunjukkan trend peningkatan. Kenaikan tekanan VFI diindikasikan sejalan dengan trend perbaikan perekonomian yang mendorong adanya recovery permintaan, namun belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang mencukupi sehingga terjadi kondisi imbalance antara demand & supply bahan pangan.

Secara spesifik, komoditas seperti cabai rawit & cabai merah, daging ayam ras, serta minyak goreng tercatat menunjukkan peningkatan tekanan cukup signifikan dibanding 2020. Secara historikal 5 (lima) tahun terakhir, komoditas tersebut juga termasuk dalam komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi.

Senada dengan Gubernur NTB, Heru Saptaji juga menekankan pentingnya untuk memastikan ketersediaan bahan pangan strategis menjelang pelaksanaan WSBK. Karena jika hal tersebut tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan pasokan dan lonjakan harga yang semakin mendorong kenaikan tekanan inflasi.

Menurut Heru Saptaji, konektivitas antar kabupaten/kota di Provinsi NTB perlu dioptimalkan. Sebagai ilustrasi, kebutuhan pasokan bahan pangan di lokasi Mandalika dapat dipenuhi tidak hanya dari sentra produksi di Lombok Tengah, namun juga dari daerah-daerah lain di NTB. Konektivitas antar daerah ini perlu untuk selalu didorong ke depannya, tidak hanya saat event-event khusus.

‘’Untuk mendukung hal ini, setiap daerah harus memiliki data neraca pangan yang baik, sehingga kita mudah mengetahui daerah mana yang mengalami surplus atau deficit,’’ kata Heru Saptaji.

Berdasarkan diskusi dan pendalaman yang dilakukan, terdapat langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pada tahun 2021 dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

Beberapa rekomendasi program/kegiatan yang dihasilkan dalam HLM TPID yaitu, koordinasi antar stakeholders untuk memastikan ketersediaan pasokan terutama untuk mengantisipasi gelaran WSBK, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM), dan komunikasi kepada masyarakat untuk belanja bijak.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan klaster pangan Volatile Food, peningkatan infrastruktur pendukung pertanian, melaksanakan kerjasama dengan mitra strategis sebagai off-taker yang bersinergi dengan BUMD, penguatan konektivitas distribusi pasokan, dan mendorong diversifikasi pola konsumsi masyarakat. Sebagai penekanan, Heru Saptaji menyampaikan urgensi penyediaan data neraca pangan dari masing-masing daerah serta penguatan konektivitas antar daerah untuk segera ditindaklanjuti.