Gedung DPR Memanggil
RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Isi RUU Cipta Kerja ini juga didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan ada dua partai menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Ada tujuh partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Tujuan dari dibuatnya pasal ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Disini juga terdapat poin – poin untuk memenuhi penghidupan yang layak, yakni:
- Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
- Peningkatan ekosistem investasi;
Kemudahan berusaha; - Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
- Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Pasal yang menuai kontaversi
Pasal kontroversial Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan.
Jika disahkan, RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal yang berangkutan dengan UU Ketenagakerjaan.
Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.
Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini lantas dinilai melemahkan posisi pekerja/buruh.
Disisi lain, buruh serta mahasiwa turun kejalan untuk mendapatkan hak mereka agar pemerintah mendengar apresiasi yang mereka sampaikan, namun gedung DPR sudah dikepung oleh aparat yang siap mengamankan gedung DPR.
Tujuan buruh dan mahasiwa melakukan aksi didepan gedung DPR berfokus untuk menekan Presiden Jokowi untuk mendengarkan aspirasi, yakni menolak Omnibus Law. Selain itu, mereka juga akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan untuk membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker.
Solusi serta masukan untuk pemerintah
Terlepas dari masalah pengesahan RUU ciptaker ini, pemerintah harus mendengar suara rakyat yang dimana DPR disini berperan sebagai wakil rakyat. Pemerintah juga harus mengadakan forum terbuka untuk menerima masukan serta aspirasi rakyat sebagai pertimbangan atas keputusan yang dibuat untuk rakyat.
Pemerintah yang siap menerima masukan atau aspirasi dari rakyat adalah contoh dari pemerintah yang demokrasi, jika demokrasi dilakukan maka tidak akan ada massa yang turun ke jalan untuk mencari hak mereka, maka tidak akan ada korban akibat saling serang antar aparat dengan massa, tidak akan ada fasilitas umum yang rusak akibat dari aksi ini.
Disini rakyat merasa bahwa hak dan kesejahteraan mereka dihilangkan oleh kepentingan dari sebagian individu yang berada di posisi teratas, maka tugas wakil rakyat adalah mendengar suara dari rakyat, bukan hanya meminta suara dari rakyat.
