Bupati Lotim Gerakkan 300 Relawan, Benahi Total Data Kemiskinan Kejar Target Digitalisasi Bansos
LOTIM LOMBOKita – Merespon capaian awal digitalisasi bantuan sosial yang masih rendah, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan total data kemiskinan. Sebanyak 300 relawan pemuda dikerahkan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat.
Instruksi itu disampaikan Bupati saat membuka acara Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial Perlinsos, Kamis (23/7/2026) di Pendopo Bupati Lombok Timur.
Bupati mengaku tidak terkejut dengan capaian awal yang baru sekitar 1%. Ia menyebut hal itu wajar di tahap awal mengingat jumlah penduduk dan angka kemiskinan di Lotim yang besar.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait yang menyampaikan bahwa prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,” katanya.
“Jumlah penduduk kita banyak dan tingkat kemiskinan kita juga banyak, saya yakin pendataan kita nantinya akan jauh lebih lengkap,” tambahnya.
Menurut Bupati, momentum aktivasi ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki dan mengakurasi data kemiskinan secara menyeluruh. Langkah ini juga menjadi jawaban atas kritik terkait penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran selama ini.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas, tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” ujarnya.
Bupati bahkan mengutip Surah An-Nisa ayat 58, “jika kita yang mengemban tugas ini justru melenceng, tentu dosa besar yang kita dapatkan.”
Untuk mempercepat pembenahan, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon 2 dan 3 serta Koordinator PKH untuk memetakan langkah teknis, serta membentuk satgas dan tim kerja.
Ia juga memberikan apresiasi kepada 300 relawan serta elemen pemuda yang siap bergerak melakukan penataan dan verifikasi data di lapangan.
Sebelumnya, Korwas BPKP RI Ahmad Bashori menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial pemerintah tahun 2026.
Berdasarkan monitoring BPKP Pusat, progres pendaftaran bansos di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000-an KPM. Angka ini dinilai lambat jika dibandingkan daerah piloting lainnya.
Progres Identitas Kependudukan Digital IKD yang menjadi pembanding data kependudukan juga masih di angka 7%. Padahal akselerasi IKD sangat diperlukan sebagai sarana validasi yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN.
Tim BPKP mengidentifikasi sejumlah kendala strategis seperti payung hukum, strategi komunikasi di lapangan, hingga jaringan internet yang kurang stabil di beberapa titik wilayah.
“Beberapa hal krusial yang memerlukan perhatian bersama di Lombok Timur,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemacu akselerasi digitalisasi bansos di Kabupaten Lombok Timur.
Acara bertema _Sinergi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta LKKS Kabupaten Lotim dalam mewujudkan perlindungan sosial digital yang terintegrasi, akurat, transparan dan tepat sasaran_ ini turut dihadiri Dinsos, Dukcapil, Inspektorat, Ketua LKKS, Operator LKKS, relawan sosial, dan kader sosial.
