BKPSDM Lotim Pastikan Tenaga Honorer Aman, Belum Ada Kebijakan Merumahkan
LOTIM LOMBOKita – Kabar soal penghapusan tenaga honorer yang beredar secara nasional mulai menimbulkan kekhawatiran di daerah. Namun, BKPSDM Lombok Timur memastikan kondisi di Lotim masih aman.
Tidak ada kebijakan merumahkan guru honorer, terutama mereka yang telah terdata dan memiliki masa kerja berkelanjutan.
Kepala BKPSDM Lombok Timur, Ugik Lusianto, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait pembatasan masa kerja tenaga honorer hingga Desember 2026.
“Belum ada informasi resmi. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (11/5).
Ia menjelaskan, tenaga honorer yang tengah berproses menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap dapat menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu proses administrasi pengangkatan rampung.
“PPPK paruh waktu tetap bekerja selama prosesnya belum selesai. Itu berjalan sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah,” jelasnya.
Ugik menegaskan, hingga kini tidak ada satu pun tenaga honorer di Lotim yang dirumahkan. Seluruh tenaga non-ASN yang masih aktif tetap diakomodasi sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran.
Di sisi lain, terdapat sekitar 917 guru honorer yang belum masuk skema PPPK paruh waktu karena tidak terdaftar dalam database. Meski demikian, mereka tetap mendapat kepastian melalui Surat Keputusan (SK) internal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Yang non-database ada 917 orang. Mereka sudah di-SK-kan oleh Dikbud karena sebelumnya terdata, hanya saja tidak ikut seleksi PPPK paruh waktu karena memilih jalur CPNS,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menepis isu penghapusan honorer secara menyeluruh pada 2026. Menurutnya, sebagian besar guru honorer di Lotim telah memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun berturut-turut dan telah tercatat dalam sistem Dapodik.
Dandim 1615 Lotim: Koperasi Desa Merah Putih di Lotim Baru Tuntas 8 Desa
LOTIM – Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf Edy Anderson, memantau perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Lombok Timur. Hingga saat ini, baru 8 desa yang telah menyelesaikan pengerjaan. ” Hingga saat ini sudah ada tiga desa yang tuntas pengerjaan, dan lima desa lagi menyusul, ” Ucapnya.
Menurut Dandim, proses pembangunan tidak berjalan serentak di seluruh desa. Setiap titik pengerjaan disesuaikan dengan kesiapan dan ketersediaan lahan di masing-masing desa.
“Hanya pengerjaan satu titik dengan titik lain tidak bersamaan. Tergantung kesiapan dan ketersediaan lahan di desa masing-masing. Makanya jadinya juga tidak bisa sama,” ujar Letkol Inf Edy Anderson.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Kodim 1615/Lotim turut mendampingi proses pembangunan agar berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dandim berharap desa-desa lain segera menyiapkan lahan dan melengkapi persyaratan, sehingga pembangunan koperasi dapat segera tuntas dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
