Pemerintah Daerah Sampaikan LKPJ Tahun 2017

LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Tengah tahun anggaran 2017. Penyampaian itu digelar melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Senin (02/4/2018) di ruang siang utama DPRD setempat.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, H. Ahmad Fuadi itu dihadiri para pimpinan dewan dan anggota, Plt Bupati Lalu Pathul Bahri, Sekretaris Daerah beserta Kepala SKPD, Forkompinda dan unsur lainnya.

Plt Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengungkapkan, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan.

Dokumen LKPJ juga merupakan progress report yang memuat penjelasan dan informasi factual penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu setahun. Dokumen LKPJ merangkum seluruh kegiatan di masing-masing SKPD sebagai satu kesatuan yang utuh.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan tahun 2017 dilaksanakan cukup baik. Hampir seluruh program yang direncanakan mampu dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian target target indikator kinerja RPJMD pada tahun ke dua 2017, diketahui dari total 146 indikator, sebanyak 136 atau 93,15 persen sudah tercapai. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencapaian visi dan misi Pemkab Lombok Tengah berjalan terarah dan optimal.

Plt Bupati menyebutkan, selain audit rutin yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kinerja pemerintah kabupaten Lombok Tengah sebagai instansi pemerintah juga diaudit oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (Apip) dan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang dikoordinir langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

LKPJ ini, katanya, telah disusun dengan komitmen dan prinsip akuntabilitas dalam menyampaikan informasi dan capaian program kerja tahun 2017. DPRD kemudian akan melakukan analisis serta memberikan catatan dan rekomendasi konstruktif yang harus diperhatikan pemerintah kabupaten beserta seluruh SKPM dibawahnya. Karenanya, pemerintah kabupaten beserta seluruh jajarannya senantiasa bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang telah disampaikan.

Secara umum, menurut Wakil Bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun 2017 telah dilaksanakan dengan cukup baik. hampir seluruh program/ kegiatan yang direncanakan telah mampu diselesaikan dengan baik oleh seluruh satuan kerja pelayan masyarakat (skpm) lingkup pemkab. lombok tengah. hal tersebut dapat terjadi berkat peran serta dan dukungan dprd sebagai mitra kerja pemerintah dan tentunya juga karena partisipasi, dukungan dan doa dari seluruh masyarakat lombok tengah.

“Visi Lombok Tengah “Bersatu” yang kami usung pada periode pemerintahan ini semakin dirasakan kesesuaiannya dengan dinamika dan kebutuhan daerah. peluang dan tantangan yang semakin kompleks memerlukan “kesatuan” niat, “kesatuan” komitmen dan “kesatuan” ikhtiar agar seluruh potensi stakeholders benar-benar difokuskan pada satu tujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, sejahtera dan bermutu,” tandas Lalu Pathul Bahri.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan pembangunan dan pelayanan publik. kami bertekad menjadikan lombok tengah sebagai salah satu daerah unggulan yang nomor satu, minimal pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Plt Bupati menyebutkan, prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2017 diantaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah tetap menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sebab, pertumbuhan dan perkembangan usaha perekonomian senantiasa menuntut adanya dukungan dan kondisi infrastruktur yang memadai. pada periode ini infrastruktur jalan dan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan baik dan terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian target indikator kinerja rpjmd pada tahun kedua (2017), diketahui bahwa dari total 146 indikator RPJMD, sebanyak 136 indikator atau sebesar 93,15% telah mencapai target. kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah telah dilaksanakan secara terarah dan optimal sesuai dengan target indikator yang telah ditentukan.