Kasus Lombok Marathon, Kapolda Instruksikan Penyidik Panggil Dispar NTB

LOMBOKita – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Firli menginstruksikan penyidik untuk memanggil Dinas Pariwisata NTB terkait penyelenggaraan lomba lari “Lombok Marathon” 2017 pada 28 Januari 2018.

Lomba lari itu menimbulkan aksi protes dari sebagian peserta karena kecewa tidak mendapatkan medali

“Kita akan lihat, apakah betul tidak menggunakan uang negara. Kita cek nanti. Kita akan undang dari Dinas Pariwisata,” kata Brigjen Pol Firli di Mataram, Rabu.

Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Ketua KONI NTB Andy Hadianto usai memberikan klarifikasi kepada penyidik Subbid III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB pada Senin (19/2).

Terkait dengan anggaran pelaksanaan lomba lari yang diikuti 5.000 peserta tersebut, Andy Hadianto menegaskan, tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah, termasuk dari Dinas Pariwisata NTB. Anggaran pelaksanaannya hanya berasal dari dukungan sponsor.

“Iya kita lihat nanti, apa dalam penyelenggaraannya itu betul murni tidak menggunakan uang negara. Uang negara itu kan baik yang bersumber dari APBD dan APBN,” ujarnya.

Berita terkait:

• Ricuh Lombok Marathon Coreng Pariwisata NTB
• Ricuh Lombok Marathon, Faozal: Itu Di Luar Skenario!
• Klarifikasi Panitia Lombok Marathon, Begini Penjelasan Polisi
• Lombok Marathon Ricuh, Isvie: Panitia Lelet

Penanganan yang sebelumnya sudah dikatakan masuk dalam tahap penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat.

Karena itu, penyelidikannya dimulai dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk pihak penyelenggara dari KONI NTB dan panitia pelaksana dari “Dunia Lari”.

Langkah yang dilakukan oleh penyidik Subbid III tipikor ini juga sesuai dengan perintah yang telah dimandatkan oleh pejabat pimpinan Polri tertinggi di NTB, Brigjen Pol Firli.

Dalam perintah awalnya, Kapolda NTB meminta anggota kriminal khusus menyelidiki legalitas dari pihak panitia penyelenggara “Lombok Marathon” asal Jakarta, “Dunia Lari”.

Namun sebelumnya anggota pada hari selesai pelaksanaan “Lombok Marathon”, telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak panitia penyelenggara, di antaranya, KONI NTB maupun penanggung jawab kegiatan dari “Dunia Lari”.

Permintaan klarifikasi tersebut berkaitan dengan penyebab munculnya aksi protes para peserta kepada panitia yang tidak langsung memberikan medali sesampainya di garis “finish”, lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Dari klarifikasi yang disampaikan panitia kepada polisi, munculnya aksi protes para peserta berawal dari medali yang dipesan terlambat datang.

Medali yang katanya dipesan dari Singapura datang pada Minggu (28/1) pagi. Alasan keterlambatan itu karena pelunasan biaya pembuatan medali diselesaikan sehari sebelumnya, pada 27 Januari 2018.

Meskipun terlambat datang dan panitia kembali membagikannya kepada para peserta, namun dalam faktanya di lapangan, banyak dari peserta yang pulang tanpa membawa medali.

Terkait dengan hal itu, panitia dari “Dunia Lari” dalam keterangannya yang disampaikan ke polisi mengaku bahwa sebelumnya telah menyiapkan 2.000 keping medali, melebihi kapasitas pendaftaran secara “online”.

Namun dari bentuk persiapannya, muncul gagasan baru dari panitia KONI NTB agar lebih memeriahkan kegiatan yang banyak diikuti oleh atlet lari maupun wisatawan mancanegara itu, mereka turut mengundang anggota TNI, Polri, PNS dan siswa sekolah.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari gagasan panitia lokal, hanya saja karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya mengakibatkan peserta undangan yang hadir dalam kegiatan pada Minggu (28/1) pagi, melebihi kapasitas dari persiapan yang sebelumnya telah dimatangkan.

Hal itu pun mengakibatkan sebagian peserta di luar undangan banyak yang pulang tanpa membawa medali sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam pendaftaran “online”.