TNI Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
LOMBOKita – Komandan Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti Kol Inf Farid Makruf menegaskan, TNI tidak boleh terlibat politik praktis dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“TNI begitu juga Polri harus bersikap netral di pilkada, tidak boleh melibatkan diri dan dilibatkan atau pun terlibat dalam kegiatan politik praktis,” kata Kol Inf Farid Makruf di Mataram, Jumat.
Danrem 162/WB mengingatkan hal itu usai mengikuti upacara peringatan ke-72 Hari Juang Kartika tahun 2017 yang diselenggarakan di Lapangan Yonif 742/SWY, Gebang, Kota Mataram.
Hal itu juga sesuai dengan mandat yang telah disampaikan Panglima TNI. Dalam amanahnya, Panglima menekankan seluruh prajurit TNI untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018.
“Tuntutan netralitas TNI ini harus dipegang teguh oleh seluruh prajurit TNI, baik TNI AD, AL, maupun AU. Tidak ada kata keberpihakan, selamanya harus tetap netral,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, pihaknya telah menjalin koordinasi lintas sektoral, terutama dengan aparat pengamanan Polri.
Keterlibatan TNI dalam giat pengamanan pilkada serentak ini dipersiapkan untuk membantu Polri dalam mengamankan jalannya pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS) maupun setiap tahapan pemilihannya.
Selain itu, fungsi intelijen dari TNI juga berperan di lapangan yang bertugas melakukan pemetaan daerah dan TPS yang berpotensi munculnya konflik antarwarga.
Hal senada juga disampaikan Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Rembiga Kol Pnb Dodi Fernando kepada wartawan, yang menekankan kepada prajuritnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan peran di lapangan.
“Kami sebagai instansi TNI di daerah, harus menjaga keberhasilan tugas-tugas TNI dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena itu kita harus tetap berada di tengah, netralitas harus tetap terjaga,” kata Dodi.
