60 persen Warga Lotim Sudah Ter-Capture Perubahan Data Desil

Keterangan foto: Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik

LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Timur meminta masyarakat bersabar menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya perubahan desil yang dilakukan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taufik, mengatakan Lotim termasuk daerah dengan capaian tinggi dalam proses pemutakhiran data tersebut. Bahkan Lotim berada di posisi keempat secara nasional pada tahap uji coba.

“Kita kan keempat secara nasional. Saya harapkan warga harus sabar menunggu karena memang beberapa data kita lakukan sanggah,” kata Kak Ofik, Selasa 15/9/2026.

Sekda menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Nurul Wajdi, pejabat deputi yang terlibat dalam pengembangan sistem verifikasi data sosial ekonomi pemerintah pusat.

Menurutnya, proses evaluasi data saat ini masih berlangsung di tingkat pusat.
“Beliau mengatakan mohon kesabarannya. Kalau tidak akhir September, paling cepat minggu kedua Oktober pasti akan ada perubahan desil masyarakat berdasarkan rekam dan pendaftaran yang kita lakukan melalui Perlindungan Sosial Digital kemarin,” ucapnya.

Data yang menjadi dasar perubahan tersebut termasuk hasil pemutakhiran hingga 31 Agustus. Dalam sistem baru, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila kondisi ekonomi tidak sesuai dengan desil yang tercatat.

“Misalnya seseorang berada di desil 7, padahal secara kondisi ekonomi dia mestinya di desil 1 atau 2. Dia bisa menyanggah, misalnya dengan menunjukkan kondisi rumah dan pendapatannya,” jelasnya.

Sebaliknya, masyarakat juga bisa melaporkan _inclusion error_, yaitu orang yang masuk penerima bantuan padahal kondisi ekonominya sudah lebih baik.

Juaini Taofuk menjelaskan, pengolahan data kini dilakukan pemerintah pusat dengan dukungan kecerdasan buatan atau _Artificial Intelligence_. Big data yang terkumpul sedang dievaluasi sebelum hasil akhir diumumkan.

“Big datanya ada di pusat dan ini sedang diproses oleh AI. Kita di daerah menunggu hasil evaluasinya,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan hasil akhir perubahan desil. Kewenangan DTSEN sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Ia juga meluruskan bahwa perubahan desil bukan berarti otomatis miskin. Desil adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dengan setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen populasi.

“Desil ini dinamis. Misalnya kemarin di desil 5, kemudian kondisi ekonominya membaik, bisa naik ke desil 6. Sebaliknya kalau menurun, bisa turun ke desil lebih rendah,” tuturnya.

Perubahan desil nantinya berpengaruh terhadap sasaran program bantuan sosial. Masyarakat desil 1 hingga 5 menjadi kelompok yang diprioritaskan, dengan penentuan tetap disesuaikan ketentuan masing-masing program

Dari uji coba pemutakhiran data di Lotim, hampir 60 persen masyarakat disebut telah berhasil ter-_capture_ atau mendaftarkan dan memperbarui datanya.

“Berita baiknya, di Lombok Timur pada tahap uji coba, hampir 60 persen masyarakat kita sudah ter-capture, artinya sudah mendaftarkan diri. Kita tunggu perubahan setelah dievaluasi efektif,” terangnya.

Sekda juga menyoroti dampak perubahan desil terhadap kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya jumlah peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat di Lotim mencapai sekitar 900 ribu orang. Setelah penonaktifan, jumlahnya berkurang sekitar 200 ribu peserta.

Peserta yang tidak lagi ditanggung pusat kemudian berpotensi menjadi beban pemerintah daerah melalui skema PBI yang ditanggung daerah.

“Yang menyebabkan kita harus menanggung sekitar Rp 131 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.

Karena itu Pemkab berharap masyarakat yang memang memenuhi kriteria bisa kembali terakomodasi dalam data pusat setelah evaluasi DTSEN selesai. Jika sebagian peserta kembali masuk skema PBI pusat, beban anggaran daerah diharapkan bisa dialihkan ke sektor pembangunan lain.

“Kita berharap kalau mereka diaktifkan kembali oleh pusat, beban kita menjadi lebih ringan. Anggaran yang ada bisa kita alihkan ke sektor yang lain,” pungkasnya.