Pulkades Serentak, PMD Lombok Timur Ajukan Anggaran Rp14 Miliar
LOTIM LOMNOKita – Untuk pelaksanan pemilihan kepala desa (pilkades) setengahdi Lombok Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur mengajukan anggaranRp14 miliar , untuk pilkades 157 desa se Lotim
” Untuk pilkades serentak di Lotim, kita ajukan anggaran Rp 14 miliar, dan dalam proses pembahasan, ‘ ucap Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Hambali,
Menurut Hambali, anggaran dana pilkades tersebut, nantinya akan dibagikan kepada seluruh desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. ” Kalau melihat nominal, angka ini terbilang rendah, dibanding jumlah desa yang akan mengikuti pilkades,, karena di Lotim nada 157 yang akan mengikuti Pilkades, ” Ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan anggaran akan terserap untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana di tingkat desa. Sementara sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik Pilkades.
“Pos yang cukup besar itu ada di honor. Sisanya untuk logistik,” jelasnya.
Apabila anggaran yang nantinya disetujui dinilai belum mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, pihaknya akan mengusulkan tambahan anggaran agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.
“Kalau memang tidak cukup dengan anggaran yang ada, kami akan ajukan penambahan,” tegas Hambali.
Selain itu, Hambali juga menyoroti besaran honor panitia yang selama ini dinilai masih relatif kecil dibandingkan dengan beban kerja dan tahapan Pilkades yang harus dilaksanakan.
“Biasanya yang menjadi perhatian itu terkait honor. Karena selama ini honor masih kecil dibandingkan tahapan pekerjaan yang harus dijalankan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk menaikkan besaran honor panitia Pilkades demi mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
“Mudah-mudahan ada kebijakan untuk menaikkan honor ini,” harapnya.
Pelaksanaan Pilkades serentak di 157 desa di Lombok Timur diperkirakan akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah daerah pada tahun 2026. Selain membutuhkan kesiapan anggaran, penyelenggaraan Pilkades juga dituntut berlangsung aman, tertib, dan demokratis agar menghasilkan kepala desa yang mampu menjawab harapan masyarakat.
