Pj Bupati Lotim Siapkan Pemerintah Definitif melalui Pemerintahan Transisi
LOTIM LOMBOKita- Penjabat Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik memaparkan sejumlah pencapaian selama setahun kepemimpinannya, dalam
Forum Group Discussion (GFD) bertema Peran Pejabat Kepala Daerah dalam Menyiapkan Pemerintahan di Era Transisi Menuju Kepala Daerah Definitif,bersama Program Doktoral Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Sembalun, Jumat malam (17/1).
Dalam FGD tersebut, Pj. Upati menyampaikan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp. 487,740 miliar (80,47%) yang didukung peningkatan realisasi elektronifikasi pajak daerah, termasum keberhasilan penurunan angka stunting yang pada tahun 2024 ada di posisi 27% dari sebelumnya 32% Sesuai survei Kesehatan Indonesia (SKI).
” tak hanya penungkatan PAD dan penurunan Stunting, dimasa transisi ini juga terhadi penurunan kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 mencapai 5,25% menjadi 3,21% pada tahun 2024,” ucapnya.
Menurut Taofik kebergasilan tersebut, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan seperti peningkatan akses air bersih melalui SPAM Pantai Selatan, pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat rentan, dalam hal ini petani tembakau sebanyak tak kurang dari 17 ribu jiwa.
“Peningkatan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage=UHC) juga turut mendukung, di samping pembangunan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) yang diharapkan nantinya dapat mendorong semakin berkurangnya masyarakat miskin melalui pemberdayaan UMKM,” sebutnya dalam FGD tersebut.
Selain itu juga, Pj Bupati menyebut, tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan kemudahan berbagai pelayanan, termasuk kemudahan perizinan berusaha pun tak lepas memberikan dampak positif.
” Pencapaian selama masa transisi ini dapat menjadi fondasi bagi Kepala Daerah Definitif nantinya untuk meneruskan pembangunan Lombok Timur ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu,”paparnya.
Kegiatan FGD yang dimotori Program Doktoral Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut, dihadiri juga sejumlah Mahasiswa UMJ, termasuk Pejabat eselon II dan III lingkup Pemda Lombok Timur.di hotel Nusantara Sembalun
