Nelayan Lotim Keluhkan Monopoli Pembelian Benih Lobster, Harga Pembelian Rendah
LOTIM LOMBOKita – Nelayan dan pembudidaya lobster Lombok Timur (Lotim) keluhkan adanya praktik monopoli pembelian benih lobster. Pasalnya harga pembelian benih lobster di tingkat nelayan jauh di bawah harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024.
“Kasian para belayan, bibit lobster (BL) milikmya dihargakan di bawah standar harga patokan terendah yang di tetapkan.” Ungkap Ketua Serikat Nelayan Indonesia Hasan Gauk.
Sementara Harga patokan terendah bibit lobster seharusnya Rp8.500 per ekor sesuai Keputusan Menteri KP Nomor 24 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster . Namun, dalam praktiknya, para pengepul atau joint venture (JV) membeli bibit lobster dari nelayan dengan harga yang sangat murah. Yaitu hanya Rp. 3.000 hingga Rp 4.000 per ekor .
” ini sudah jelas nelayan tangkap sangat dirugikan dengan adanya praktik ini.” Katanya,semenyara para nelayan tangkap berharap semuanya tetap berjalan.dengan Artinya, kalau setiap hari penangkapan lobster ini stop, kasihan nelayan tangkap. Terlebih, sehari-hari mereka tetap melakukan penangkapan,” ujarnya.
Menurut Hasan, masalah utama terletak pada mekanisme pembelian yang seharusnya dilakukan melalui koperasi, kemudian diteruskan ke Badan Layanan Umum (BLU), dan akhirnya dikirim ke Vietnam. Namun, dalam kenyataannya, pengepul tersebut malah membentuk koperasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan PKP Nomor 7.
Hasan juga menekankan bahwa bibit lobster dari NTB memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga seharusnya mendapat harga spesial. Namun, nelayan terpaksa menjual dengan harga rendah karena khawatir bibit lobster akan mati jika tidak segera dijual.
Ia meminta Presiden untuk turun tangan langsung memeriksa masalah ini, termasuk memeriksa jajaran terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Soalnya, bibit lobster yang dikirim itu sering dicolong. Bahkan, dalam Permen Nomor 7, anggaran budidaya bibit lobster mencapai ratusan miliar, baik untuk dalam maupun luar negeri. Ini perlu dicek kebenarannya,” tegas Hasan .
Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 sebenarnya dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah penyelundupan bibit lobster . Namun, implementasinya dinilai masih lemah, sehingga memunculkan celah bagi praktik monopoli dan manipulasi .
” Ini diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan regulasi yang ada dilaksanakan dengan benar ” tandasnya
