Lotim Masuk Nominasi Entrepreneur Government 2026
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali meraih perhatian pemerintah pusat berkat kinerja dan prestasinya. Lombok Timur masuk sebagai salah satu nominasi kabupaten berprestasi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekda dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti penilaian yang dilakukan secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/4).
Di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni dan jajaran direkturnya, Bupati menjelaskan berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut mencakup optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), aset atau barang milik daerah (BMD), corporate social responsibility (CSR), hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
PAD Lombok Timur pada 2025 mencapai Rp556 miliar. Capaian ini di antaranya diperoleh melalui penerapan SIPDAH Terintegrasi, QRIS dinamis, dan kerja sama dengan e-commerce. Pada 2026, ditargetkan 100% pajak non-tunai, 100% desa aktif digital, 95% wajib pajak menggunakan kanal digital, dashboard monitoring real-time, serta realisasi PAD minimal 100%.
Terkait BUMD, Bupati menekankan bahwa BUMD tidak hanya mengejar laba melainkan juga menyediakan layanan publik yang tidak terjangkau swasta, seperti air bersih, pupuk subsidi, dan pembiayaan UMKM. Langkah itu dijalankan melalui enam BUMD yang ada dengan masing-masing spesifikasi bisnisnya.
Untuk pengelolaan BMD, Bupati Warisin menjelaskan dilakukan berdasarkan aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Selain penataan kantor atau tempat kerja OPD dan rehabilitasi fasilitas umum, penggunaan BMD untuk dioperasikan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pengoperasian. Hasil pengoperasian memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dengan pembagian 40% untuk daerah dan 60% untuk pihak lain.
Dari aspek BLUD, Bupati menjelaskan bahwa transformasi fasilitas kesehatan seperti RSUD dan puskesmas menjadi BLUD merupakan terobosan strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Timur. Melalui mekanisme BLUD, fasilitas kesehatan memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan yang memungkinkan praktik bisnis sehat untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengutamakan keuntungan, namun tetap efisien dan produktif.
Bupati juga menjelaskan terkait kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Skema ini dipilih karena keterbatasan anggaran, sementara masih terdapat black spot area yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan percepatan layanan belum dirasakan merata oleh masyarakat.
Tim penilai tidak hanya dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, melainkan juga dari IPDN dan Ditjen Otonomi Daerah. Nantinya pemenang ditetapkan berdasarkan wilayah.
