LCW Desak Aparat Usut Dugaan SPPD Fiktif‎ Dewan

LOMBOKita – Lombok Coruption Wacth (LCW) Lombok Timur mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan SPPD Fiktif sejumlah oknum anggota dewan yang tidak berangkat melakukan bintek atau diklat ke Jakarta.

Ditengarai ada sejumlah anggota dewan di DPRD Kabupaten Lombok Timur hanya mengambil uang SPPD, namun tidak mengikuti kegiatan Bintek/Diklat. Bahkan, ada yang diduga menggunakan tenaga joki.

“Aparat penegak hukum harus usut tuntas kasus dugaan SPPD Fiktif sejumlah oknum anggot DPRD Lotim itu,” tegas Direktur LCW Lotim, H. Hulain kepada media ini.

Berita terkait lainnya:

• Tidak Ikut Diklat, Oknum Anggota DPRD Lotim Diduga Gunakan Joki
• BK Akan Panggil Anggota Dewan Tak Ikut Diklat 
• Fraksi PDIP Tak Ikut Diklat, Ketua DPC Tak Tahu
• Diklat Diganti Anak Ketua Partai, Martawani: Saya Siap Kembalikan Uang

Selain itu, kata Hulain, adanya indikasi penggunaan Joki atau pengganti bagi oknum anggota dewan dalam kegiatan legislatif itu merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak bisa dibenarkan.

Perbuatan itu, tegas Hulain, tidak boleh dibiarkan, melainkan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi dirinya mensinyalir kalau perbuatan sejumlah anggota dewan yang diduga menggunakan SPPD Fiktif dan joki,bukan saat hanya saat ini, tetapi sudah seringkali dilakukan, akan tapi tidak diketahui sama publik.

“Kebetulan media tahu dengan ulah sejumlah oknum anggota dewan, makanya apes nasibnya bagi anggota dewan yang tidak berangkat,lalu mengambil uang perjalanan dinas,” ujarnya.

Oleh karena itu, pengacara senior di Lombok Timur itu mengaku sangat prihatin dan menyayangkan dengan prilaku oknum wakil rakyat di deerah Patuh Karya itu.

“Perbuatan oknum anggota dewan itu tentu mengakibatkan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral karena telah dipilih oleh rakyat,” tambah Direktur LCW ini.

Hulain juga melihat oknum anggota dewan yang tidak berangkat Diklat tetapi mengambil uang perjalanan dinas itu terkesan rakus, tidak punya integritas dan tidak amanah dalam menjalankan amanat rakyat.

Oleh karena itu hendaknya masyarakat harus menghukum dengan cara tidak memilih mereka lagi pada Pileg tahun 2019.

“Kalau gitu, sikap terhadap oknum anggota dewan itu, lebih baik masyarakat jangan memilih mereka lagi,” tandasnya.‎
‎