Sekda Lotim Irup Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila
LOTIM LOMBOKita – Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai “bintang penuntun” dan “jangkar moral” bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global, disrupsi teknologi, serta dinamika geopolitik. Melalui ideologi ini, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik terbukti mampu tetap berdiri kokoh dalam bingkai persatuan.
Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik sewaktu membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Sekda bertindak sebagai Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (1/6).
Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa ini dinilai menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan serta menghentikan konflik.
Disebutkan pula melalui pengejawantahan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata di kancah internasional.
Hal ini dibuktikan melalui kontribusi aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran strategis dalam mediasi konflik regional, dan konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian sejati bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
Dalam momen peringatan ini, Kepala BPIP mengimbau seluruh elemen bangsa khususnya generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).
Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak sekadar menjadi hiasan dinding atau teks sejarah, melainkan diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari demi mengawal kemajuan ekonomi dan teknologi agar tetap memiliki arah moral yang jelas.
Dalam amanat tersebut kepala BPIP juga menginstruksikan Menteri dan Kepala Daerah untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya kebijakan harus mampu memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, serta memastikan tidak ada rakyat yang merasa ditinggalkan.
Pemerintah dan masyarakat juga diajak untuk bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.
Amanat ini ditutup dengan seruan untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kuat karena persatuan, religiusitas, dan nilai-nilai kemanusiaannya.
