KNPI Kutuk Kekerasan Aparat terhadap Aktivis HMI di Bengkulu
LOMBOKita – Aksi kekerasan menimpa aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Bengkulu saat melakukan aksi unjukrasa di Sepang Gedung DPRD Bengkulu pada Selasa tanggal 18 September 2018.
Tindakan kekerasan yang ditengarai dilakukan oknum aparat kepolisian itu mengundang reaksi protes dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua Divisi Advokasi DPD KNPI Lombok Tengah, Ilham, SH menegaskan, aksi demonstrasi merupakan bagian dari ekspresi menyatakan pendapat yang dijamin dalam negara demokrasi.
“Jalannya menyampaikan pendapat tersebut harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan, tidak selayaknya aparat kepolisian melakukan kekerasan pada kegiatan tersebut,” kata Ilham melalui siaran tertulis kepada LOMBOKita, Jumat (21/9/2018).
Ilham menegaskan, DPD KNPI Lombok Tengah mengutuk keras cara-cara kekerasan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa, termasuk yang baru-baru ini menimpa aktivis HMI di Bengkulu.
Ilham juga meminta aparat kepolisian bertanggungjawab atas timbulnya korban dalam aksi kekerasan tersebut, serta meminta aparat melakukan penindakan untuk mengungkap siapa oknum anggota yang melakukan kekerasan itu.
Selain itu, Ilham juga meminta pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas akssi kekerasan, serta tidak mengulangi perbuatan itu kepada para mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya yang menyampaikan pendapat melalui “mimbar bebas”.
“KNPI memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa yang menjadi korban aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut,” ucap Ilham.
Aktivis asal Kabupaten Lombok Tengah ini mengatakan, institusi Polri sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu. Karenanya, kata Ilham, Polisi harus tetap memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara.
“Kami juga minta aparat kepolisian agar bersikap profesional, disiplin, menjadi aparat negara yang bersih, serius mewujudkan clean goverment dan good governance,” tandas Ilham.
Menurutnya, aparat kepolisian harus lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi.
“Kepolisian tidak boleh berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya,” tutup Ilham.
