Kasus Kekerasan Berbasis Gender Di Medsos di Lotim Kian Mengkhawatirkan
LOTIM LOMBOKita – Laporan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Lombok Timur (Lotim) kian mengkhawatirkan, terutama yang terjadi melalui media sosial.
” Kasus kekerasan digital berdasarkan gender mulai dari pelecehan, intimidasi, hingga ujaran kebencian melalui medaoa, di Lotim semakin marak terjadi,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani.
Menurut Ririn, terkait kasus
Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga diranan lain, seperti terjadi di rumah tangga, sekolah, lingkungan kerja, dan fasilitas publik.
” masyarakat sekarang tidak hisa sembarangan, karena saat ini telah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dapat menjadi payung hukum kuat untuk menjerat pelaku,” katanyan
Tak hanya kasus kekerasan, Ririn jug mengatakan hal yang sama dala kasus perkawinan dibawah umur (anak), pelakunya terancam sanksi berat dengan hukuman hingga 11 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Hasbi Santoso,juga menyayangkan, dengan banyaknya kasus kekerasan, sementara Lotim belum memiliki Rumah Aman bagi korban kekerasan yang memenuhi standar. Keberadaan Rumah Aman ini sangat diperlukan untuk menampung korban kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga.
“selama ini. Ketika ada kasus, korban harus diantarkan ke Mataram.dan bertahap 2026 rumah aman kasus kekerasan dapat terbangun di Lotim,” ucapnya.
Untuk meminimalisir kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, menurut Hasbi, pihaknya akan mengoptimalkan peran Tim Penggerak Kesejahteraan (TPK) di 254 desa serta 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar dengan ribuan personil. Mereka
siap menerima laporan dari korban atau keluarga jika terjadi kekerasan.
” upaya edukasi akan digencarkan melalui berbagai saluran, salah satunya program sekolah perempuan dan momentum lainnya,” ujar Hasbi.
Termasuk pihaknya akan mengoptimalkan peran pendamping keluarga di semua desa serta memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama bahaya dan dampak buruk perkawinan usia anak.
