FITRA NTB dan KPPI Datangi DPRD, Soroti Darurat Sampah hingga Ketimpangan Akses Air Bersih
LOTIM LOMBOKita – Persoalan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur. FITRA NTB menilai kondisi tersebut penting menjadi fokus persoalan yang mendesak untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Sebelumnya FITRA NTB bersama KPPI Lombok Timur dengan DPRD Lombok Timur, Jumat (19/6/2026) melakukan audiensi yang diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur H. Muhammad Kholidi bersama dua anggota komisi lainnya. Hadir pula perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan.
Dalam pertemuan itu, DPRD menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) agar kebutuhan layanan dasar masyarakat pesisir dapat terpenuhi.
Namun, FITRA NTB dan KPPI menilai komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui program dan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Komitmen dari DPRD dan OPD terkait bisa kami rasakan apabila diwujudkan dalam bentuk program dan anggaran yang respons terhadap isu prioritas masyarakat pesisir terutama pada sektor WASH,” kata Sekretaris FITRA NTB, Hamdi Ibnu Ayep kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Hamdi mengungkapkan, temuan utama yang disampaikan kepada DPRD adalah kondisi darurat sampah di kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat membuang sampah di pinggir pantai, sementara fasilitas pendukung seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) belum tersedia secara memadai.
“Temuan utama, darurat sampah di wilayah pesisir yang diakibatkan masyarakat buang sampah di pinggir pantai dan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pembuangan sampah seperti TPS,” ujarnya.
Selain persoalan sampah, sebagian masyarakat di Desa Sekaroh dan Desa Seriwe juga disebut belum memperoleh akses air bersih secara adil. Hal itu karena wilayah mereka belum termasuk area yang mendapatkan intervensi Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan.
“Ada sebagian masyarakat wilayah pesisir di Desa Sekaroh dan Seriwe yang belum mendapatkan keadilan akan akses layanan air bersih,” katanya.
Masalah lain yang juga disoroti adalah sanitasi yang belum layak dan aman. Menurut Hamdi, masih banyak warga pesisir di Kecamatan Jerowaru yang belum memiliki MCK individu dan menghadapi keterbatasan sumber air bersih.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dinas PUPR menyampaikan rencana perluasan jaringan perpipaan SPAM di Desa Sekaroh dan Desa Seriwe pada 2026. Program itu mencakup pembangunan jaringan pipa sepanjang empat kilometer dan pemasangan 209 sambungan rumah (SR).
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan MCK individu bagi masyarakat di kedua desa tersebut dengan sasaran masing-masing 50 kepala keluarga.
Meski demikian, FITRA NTB menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Kami dari FITRA NTB dan KPPI akan selalu menagih janji misi Bapak Bupati Lombok Timur, bahwa sektor WASH merupakan bagian dari misi strategis yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029,” ujar Hamdi.
Di sisi lain, FITRA NTB juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran sektor air minum dan sanitasi di Lombok Timur.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda menyebut anggaran WASH pada 2026 hanya sekitar Rp23,5 miliar atau sekitar 0,76 persen dari total APBD Lombok Timur yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.
“Kalau dulu rata-rata bisa satu persen lebih dari APBD, sekarang tinggal 0,76 persen,” kata Ramli dalam Forum Konsolidasi Daerah Jaringan Advokasi Anggaran Lombok Timur beberapa waktu lalu.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp9,16 miliar dialokasikan untuk pengelolaan sampah, Rp9 miliar untuk sektor air minum, dan Rp5,3 miliar untuk sanitasi.
Ramli juga menyoroti struktur APBD Lombok Timur yang masih didominasi belanja pegawai. Dari total APBD, sekitar 42,6 persen atau sekitar Rp1,3 triliun digunakan untuk gaji, tunjangan, dan berbagai kebutuhan birokrasi lainnya.
“Kalau diibaratkan bangun rumah, hampir separuh uang habis buat ongkos tukang. Sisanya baru beli bahan,” ujarnya.
FITRA berharap isu WASH di wilayah pesisir tidak berhenti pada komitmen dan perencanaan semata, tetapi segera diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap lebih cepat, lebih bagus. Realisasinya kalau bisa di APBD Perubahan tahun ini. Secepatnyalah, jangan ditunda, karena ini urusan sosial dasar masyarakat, khususnya di wilayah pesisir,” pungkas Hamdi.***
