Dihadapan Sekda Lotim,Pansus PAD DPRD Lotim Beberkan Penyebab Rendahnya PAD
LOTIM LOMBOKita Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Lombok Timur membeberkan 12 point penyebab rendahnya realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim dihadapan Sekda Lotim,HM.Juani Taofik,
Penyampaian pansus tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Lotim penyampaian hasil kerja pansus PAD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim,H.Daeng Paelori,kemarin
Adapun diantaranya adanya kebocoran,biaya pungut yang masih tinggi,banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang digali oleh instansi lebih tinggi.
Kemudian pajak kendaraan bermotor (PKB),termasuk tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, sebab semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik pemerintah pusat.
Laporan pansus dibacakan Farouk Bawazier dengan menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah diantaranya melihat masih terbatasnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan kompeten, Pansus meminta upaya peningkatan kompetensi serta komitmen SDM pengelola pajak-retribusi.
Kemudian upaya dapat dianggarkan melalui masing-masing OPD pengelola pendapatan,lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD secara daring (online). Hal ini menyangkut masih adanya pembayaran pajak-retribusi yang tidak disertai bukti penerimaan yang sah.
” Perlu diingat juga belum terbangunnya sistem pemantauan secara real time pada pos penerimaan PAD yang ada,”kata Farouk
Pada kesempatan itu juga Pansus menyampaikan pentingnya menyusun rencana strategis peningkatan PAD dalam periode tertentu dan implementasinya dalam bentuk rencana rencana aksi peningkatan PAD.
Hal tersebut tentu harus dibarengi implementasi yang konsisten, baik secara program maupun dukungan anggaran.Sehingga perlu mendorong optimalisasi kerja sama antar pihak di berbagai bidang, utamanya terkait pengembangan sistem elektronik di seluruh pos potensial penerimaan PAD.
” Pemerintah daerah juga harus memperhatikan lebih mendalam faktor-faktor yang memperngaruhi kinerja PAD pada OPD pengampu yang nilainya besar,” ujarnya.
