Bupati Iron Tegaskan Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan Ketat BPJS Kesehatan
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan administrasi pemerintahan. Penegasan ini disampaikan langsung dihadapan pejabat definitup.maupun Plt. di pendopo Bupati. Jumat
Menurut Bupati Iron, pejabat plt yang du definitipkan untuk dilantik bertujuan agar para pejabat dapat bekerja dengan baik, sehingga kineja pelayanan publik tidak terkesan lambat. Para pejabat yang dilantik merupakan figur-figur yang sebelumnya telah bertugas di posisi tersebut namun masih berstatus PLT.
”Kita harus lantik dia supaya tidak terkesan PLT-nya lama. Sehingga hari ini kita melantik dari seluruh orang-orang yang sudah PLT kemarin,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan bahwa pejabat yang kini telah resmi dilantik harus memiliki sikap yang lebih tegas dalam mengambil keputusan, mengingat sebelumnya sebagian mungkin ragu-ragu atau kurang berani dalam mengambil tindakan.
Terutama menyoroti terkait
pelayanan kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan, Bupati memberikan perhatian dan penegasan yang sangat serius.
” saya tidak mentolerir adanya oknum tenaga kesehatan yang memberikan kesulitan atau mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.” Tegasnya.
Bupati mengingatkan agar para tenaga kesehatan tidak memiliki pola pikir bahwa pasien BPJS mendapatkan layanan gratis tanpa ada pembayaran. Pemerintah daerah menggelontorkan dana yang sangat besar setiap tahunnya untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat.
”Kita sekarang satu tahun ini membayar BPJS Kesehatan itu 134 miliar. Untuk siapa uang kita bayarkan itu? Untuk masyarakat, untuk kita semua,” tegasnya.
Bupati Iron juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam melakukan pengawasan, termasuk laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial maupun surat keterangan tidak mampu dari desa.
” daya regaskan agar petugas kesehatan tidak serta-merta meragukan keabsahan surat keterangan miskin yang dibawa oleh warga.” Jelasnya.
”Enggak ada orang kaya sekarang mau buat surat miskin, malu dia. Nah ini maksud saya, harus diberikan penanganan cepat,” tambahnya.
Bupati memberikan ultimatum keras bagi oknum pejabat atau petugas yang terbukti memberikan pelayanan tidak maksimal atau merugikan masyarakat. Tidak akan ada toleransi bagi kelalaian dalam melayani rakyat, dan sanksi tegas berupa mutasi atau pencopotan jabatan akan langsung diberlakukan.
”Pelayanan tidak maksimal tidak akan ditoleransi. Kalau sampai dia merugikan masyarakat, kalau sampai dia abaikan masyarakat, itu sudah satu kesalahan yang cukup besar, sebab kita ini bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
