Anggota DPRD Lombok Tengah Sampaikan Hasil Reses

LOMBOKita – Hasil reses ketiga tahun 2017 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat disampaikan melalui sidang paripurna dewan, Senin (30/10/2017). Masing-masing juru bicara daerah pemilihan menyampaikan hasil serapan aspirasi selama kegiatan reses.

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses ketiga anggota dewan ini dipimpin Ketua DPRD H. Ahmad Fuaddi dan dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kepala SKPD, jajaran forkopimda dan anggota DPRD setempat.

Dalam reses ketiga tahun 2017 ini, hampir seluruh Daerah Pemilihan menyampaikan masalah infrastruktur jalan, layanan kesehatan dan biaya pendidikan yang relatif masih mahal.

Seperti diungkapkan Juru Bicara Dapil I (Praya-Praya Tengah), H Ahkam, kebutuhan infrastruktur jalan merupakan permasalahan utama yang tak pernah selesai dikeluhkan oleh masyarakat, baik di perkotaan lebih-lebih di perdesaan.

H. Ahkan menyebutkan beberapa ruas jalan di Dapil I yang menjadi dikeluhkan warga, yakni di jalan Paok Tawah – Abian Tubuh, ruas jalan Begak – Bunut Baok yang hingga saat ini masih berupa jalan tanah dan butuh segera dihotmik.

“Di sepanjang jalan ini, karena kondisinya masih berupa jalan tanah. Jadi kalau hujan pasti becek dan nyaris tidak bisa dilalui kendaraan. Padahal jalan ini tembus ke perkotaan terutama menuju depan RSUD Praya,” ungkap H. Ahkam.

Selain itu, di berbagai tempat juga membutuhkan pengaspalan jalan, seperti jalan Pegading – Pejanggik, pengaspalan jalan Bebie – Lendang Batah, pengaspalan jalan Mertak Gawah – Lendang Batah Lauq dan lainya.

Demikian pula dengan masalah-masalah lain yang menjadi sorotan masyarakat saat kegiatan reses adalah masalah jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, kebutuhan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda usia produktif, kebutuhan sarana dan prasarana olahraga, kesenian bagi kelompok pemuda, bantuan modal usaha untuk UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari perbankan, bantuan untuk kelompok tani dan ternak, bantuan untuk sarana peribadatan, insentif guru ngaji, guru honorer dan masih banyak lagi kebutuhan masyarakat yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harapkan seluruh aspirasi masyarakat ini bisa dilakukan kajian secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga semua usulan bisa teralisasi dalam waktu dekat,” harapnya.

Juru bicara Dapil II (Kopang-Janapria), Saharudin mengatakan, kegiatan reses yang dihajatkan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, selayaknya bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sebab, apa yang dikeluhkan masyarakat merupakan fakta yang terjadi di perdesaan.

Selain masalah infrastruktur, lanjutnya, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama, yakni masalah pemekaran desa dan pemilihan kepada desa secara serentak. Kemudian, masalah pendidikan terkait lima hari masuk sekolah yang masih menyisakan polemik. “Kami juga minta dinas terkait untuk memikirkan tempat relokasi pedagang lama, terkait dengan renovasi pasar Jelojok,” ungkapnya.

Juru bicara Dapil III (Pujut-Praya Timur), Marju menuturkan, selain masalah infrastruktur masih banyak pula yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya kebutuhan petani soal bibit, pupuk dan lainnya. Kemudian, masalah embung, saluran irigasi, pengadaan program RTLH, pengadaan sumur bor dan lainnya.

Juru bicara Dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya), Fathurrahman meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk memberikan perhatian yang lebih intesif pada bidang infrastruktur terutama pada pemiliharaan sarana infrastruktur jalan pedesaaan yang telah dibangun.

Selain itu, Pemkab Loteng juga diminta lebih memperhatikan penyediaan sumur bor dan pipanisasi sebagai sarana penunjang dalam pemenuhan akan kebutuhan air bersih. Kemudian, pelatihan keterampilan serta bantuan modal UMKM masih dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan keterampilan bagi pemuda usia produktif.

“Kita harapkan juga adanya bantuan pembangunan RKB dan bantuan mebelair pada madrasah-madrasah swasta,” tuturnya.

Juru bicara Dapil V (Jonggat-Pringgarata), HL Kameran Muhali mengatakan, masyarakat di daerah ini menginginkan perbaikan sarana infrastruktur jalan, jembatan penghubung antara dusun satu dengan dusun lainnya yang belum merata tertangani dengan DD maupun ADD.

Selain itu, soal pertanian dan peternakan masih terjadi, seperti masalah bibit, pupuk maupun bentuan ternak sapi, kambing, ikan, ayam dan lainnya. Tidak hanya itu, ia harapkan pemerintah juga bisa memberikan perhatian kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan melalui dana hibah.

“Kami juga minta Dinas Kesehatan untuk menambah berbagai fasilitas pembangunan fisik dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Pustu di desa-desa persiapan,” ujarnya.

Juru bicara Dapil IV (Batukliang-Batukliang Utara), Dra Nurul Adha menuturkan masyarakat sangat bangga dengan adanya KEK Mandalika, tapi pemkab juga agar bisa memperhatikan wilayah utara, dengan dapat dibangunkan jalan yang lebar serta obyek wisata bisa ditata lebih cantik dan menarik hingga bisa dibagunkan masjid.

Kemudian, masalah air bersih, dimana diutara merupakan sentral air bersih bagi Loteng yang selama ini dikelola oleh PDAM, namun ironisnya masyarakat utara masih kesulitan mendapatkan air bersih hingga menjadi sedikit janggal ketika masyarakat di wilayah sumber air tapi malah kekurangan air bersih.

“Kami berharap bisa disambungkan pipanisasi ke rumah warga langsung,” kata Nurul Adha.