Menjaga Kondusifitas Pilkades, Sekda Lotim Bergerilya Sambangi Desa Yang Gelar Pilkades

LOTIM LOMBOKita – Menjelang pelaksanaan Pemilihan 53 Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs HM.Juaini Taufik, M.Ap melakukan monitoring dengan mendatangi beberapa TPS di beberapa desa yang menggelar Pilkades,seperti mengunjungi salah satu TPS di desa Padamara kecamatan Sukamulia

Turut serta dalam monitoring tersebut, Kepala Dinas PMD Lotim beserta jajaran, TNI-Polri, dan beberapa pihak terkait lainya Selasa malam (14/3).

Monitoring ini merupakan kegiatan akhir dalam rangkaian persiapan Pilkades serentak, yang dilakukan secara acak, jumlah TPS sebanyak 550 yang tersebwr di 53 desa yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih 209.074.

” Ini merupakan angka yang cukup besar sehingga perlu persiapan yang maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Taofik

Dan untuk pendrooping Logistik hasil pantauan dan laporan Dinas PMD, telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yakni pada tanggal 14 Maret 2023.

“Kita pastikan bahwa 550 TPS telah siap melaksanakan pemungutan suara Pilkades serentak 2023 Rabu besok,” katanya

Dijelaskannya, terkait tingkat pengamanan dalam Pilkades serentak 2023 ini, pihak Pemda sudah melakukan koordinasi, dengan TNI-PORI untuk memastikan gelaran Pesta demokrasi di tingkat desa ini aman dan kondusif, walaupun Kapolres Lombok Timur telah memberikan Assessment sesuai informasi dari Kapolda NTB, kalau 53 desa yang akan melaksanakan Pilkades dianggap rawan.

“Kalau dulu kan kita katakan aman-aman saja, kalau sekarang semua kita anggap rawan, supaya kita tidak meremehkan karena lebih baik under ustimate kita itu untuk antisipasi, dan yang perlu diingat bahwa Kepolisian juga sudah mem BKO kan Brimob nya,” jelasnya.

Karena menurutnya, kalau dinilai secara umum Pilkades 2023 ini dekat dengan Pemilihan Legislatif (Pileg),sehingga rawan terjadi konflik walaupun ada juga faktor-faktor lain, sehingga perlu langkah-langkah Preventif untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dari hasil monitoring sejauh ini, lanjut Sekda, di beberapa desa masih banyak masyarakat yang masih bingung terkait E-KTP, karena ada beberapa masyarakat yang masih belum merubah alamatnya, namun hal itu bukan masalah sehingga mereka tetap dapat memberikan hak suaranya.

“Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang baru menikah sehingga belum merubah alamatnya, namun yang perlu diingat DPT sudah ditentukan berdasarkan hasil musyawarah, kalau secara hukum adminstrasi negara apa yang sudah di Paripurnakan di dalam musyawarah itulah hukum tertinggi,” tegasnya.

Maka dari itu, pria yang akrab dipanggil kak Ofik ini berpesan kepada seluruh Panitia Pilkades di Lombok Timur, betul-betul melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten secara mobile, yakni dengan memanfaatkan smart Phone masing-masing, jika ditemukan masalah-masalah di lapangan.

“Kita sarankan mereka menggunakan Video Call untuk berkonsultasi agar kita tau orangnya, terutama nanti saat penghitungan suara karena itu sangat rawan,” tandasnya.

Sesuai dengan arahan Bupati Lombok Timur, Sekda juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas, karena kunci Pilkades ini ada pada masyarakat, Pemerintah hanya bertugas untuk memfasilitasi.

Karena dengan Pilkades lah jelas sekda, Legitimate Pemimpin desa itu akan lahir. Sehingga apa yang sudah dimbau oleh bapak Bupati untuk menjaga keamanan, kondusifitas dan mengembalikan semua persoalan nantinya terhadap regulasi yang ada, sebab dengan inilah Pilkades bisa berjalan

“Andaipun jika ada hal-hal yang timbul nanti, tentunya karena negara kita negara hukum, ada ruang-ruang untuk menyelesaikannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” pungkasnya.