KNPI Protes Tidak Dilibatkan dalam HUT Lombok Tengah
LOMBOKita – Ketua DPD KNPI Kabupaten Lombok Tengah M. Samsul Qomar memprotes pemerintah daerah yang kini terkesan abai terhadap keberadaan pemuda di daerah ini. Padahal, katanya, Hari Lahir daerah Tastura ini hasil perjuangan pemuda.
“Pemerintah daerah ini sengaja lupa ataukah memang tidak tahu siapa yang menentukan Hari Lahir Lombok Tengah yang setiap tahun dilakukan,” tegas Samsul Qomar di Praya, Senin (11/9/2017).
Menurut Samsul Qomar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebentar lagi akan melaksanakan gawe besar yakni perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-72 tanggal 15 Oktober 2017. Namun, sampai beberapa kali melakukan pembahasan rencana kegiatan, pemerintah daerah belum pernah mengajak pemuda melalui organisasi kepemudaan (KNPI) untuk mengikuti rapat tersebut.
“Sudah beberapa kali melakukan rapat persiapan HUT Lombok Tengah, mana ada surat undangan untuk KNPI mengikuti rapat. Memangnya KNPI ini hanya kumpulan orang yang hanya bisa berdiri di tengah lapangan mengikuti upacara?. Seharusnya kami diberikan ruang untuk berbuat demi kemajuan daerah, bukan malah diabaikan seperti ini,” cetus politisi Partai Demokrat ini.
Karena itu, Samsul Qomar mengingatkan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terlebih kepada Bupati dan Wakil Bupati agar tidak melupakan sejarah perjuangan pemuda yang telah mengukir penetapan Hari Lahir Lombok Tengah setiap tanggal 15 Oktober.
“Lucu aja saya lihat. Masak yang memprakarsai penetapan tanggal lahir kok malah tidak dilibatkan saat ada acara hari lahir,” imbuh Samsul Qomar yang juga Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah ini.
- Panitia HUT Lombok Tengah Masih Pikir Datangkan Artis
- Perayaan Hari Jadi Lombok Tengah ke-72 Mulai Dimatangkan
Kalau pemerintah daerah terus-terusan abai terhadap keberadaan pemuda, kata Samsul Qomar, masyarakat Lombok Tengah tidak perlu heran jika masih banyak warga yang menjadi pengangguran, menjadi TKI dan memilih menjadi buruh di luar daerah. “Sebab, pemerintah daerah sendiri yang mengabaikan mereka. Lantas siapa yang harus disalahkan,” pungkas Komeng – sapaan lain bagi M. Samsul Qomar.
Bahkan, Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah ini mengaku bosan melihat adanya EO “berseragam” yang justeru lebih diutamakan oleh pemerintah daerah. Padahal masyarakat umum termasuk kalangan pemuda juga bisa melakukan hal yang sama kalau memang diberdayakan. Itung-itung sebagai upaya membuka lapangan kerja baru.
