Fraksi-fraksi DPRD Loteng Sampaikan Pemandangan Umum

LOMBOKita – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Loteng Tahun Anggaran (TA) 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Gedung DPRD Loteng.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Muh. Nasib menyampaikan, menyinggung kebijakan penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD TA 2022 sebesar Rp 200 milyar yang bersumber dari rencana penerimaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di Loteng, fraksi Gerindra berpendapat dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperhatikan beberapa hal.

Diantaranya, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari obyek wisata dipandang perlu mencari sumber dana untuk merenovasi eksistensi obyek wisata seperti Taman Aik Bukak, Benang Stokel, Benang Kelambu dan Janggot guna menarik perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara/domestic. Kemudian terkait dengan dana pinjaman dari PT. SMI yang diarahkan ke rekonstruksi rehabilitasi jalan/jembatan, pihaknya menyarankan agar dana tersebut tidak kalah penting digunakan untuk merenovasi drainase. Sebab sebagus apapun jalan jika drainase tidak memadai maka tentu jalan tersebut akan cepat rusak, karena musuh jalan yang terberat adalah adanya genangan air/banjir.

Menyinggung soal petugas parlor, terutama didepan pertokoan, swalayan dan atau ditempat keramian lainnya perlu ditertibkan dan dikelola secara provisional dengan memberikan petugas “karcis parkir ” agar dana dari pungutan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tambahan sumber PAD.

Terakhir pihaknya memahami kondisi APBD saat ini, apa lagi dalam suasana pandemi Covid -19. Namun pihaknya berharap kepada Pemda dapat lebih memacu kinerjanya pada tingkat yang sesuai dengan potensi yang terdapat di Loteng, terutama dalam penetapan Retribusi dan Pajak Daerah.

“Kami optimis walaupun dalam kondisi sulit saat ini upaya Pemda dalam mengoptimalkan pendapatan akan berjalan dengan maksimal. Kebijakan melakukan refocusing harus dilakukan secara transparan sehingga tepat sasaran terutama untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan,” katanya.

Jubir Golkar, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2022 yang telah disampaikan bupati Loteng beberapa waktu lalu, fraksi Partai Golkar mengemukakan hal-hal diantaranya, pemerintahan yang baik, bersih, jujur, terbuka, harus dimulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Sehingga pihaknya meminta kepada bupati agar memerintahkan Inspektorat Loteng untuk segera mengaudit semua desa yang ada tanpa terkecuali, sebagai bentuk pembinaan yang lebih nyata.

Kemudian dalam rangka meningkatkan manajemen pendapatan yang berteknologi tinggi agar mengurangi segala bentuk kebocoran dan ketidak transfaran di Dinas Pendapatan Daerah, maka segala bentuk kebutuhan sarana/prasarana penunjang dalam penganggaran APBD 2022 harus segera diadakan. Begitu juga untuk mengatasi carut-marut peredaran pupuk pada musim tanam 2021/2022 agar tidak terjadi lagi peramasalahan klasik dari tahun ke tahun tidak pernah tidak bermasalah besar bagi petani, maka diminta kepada bupati melalui Dinas Pertanian dan Peternakan agar segera memperbaiki atau mendata ulang RDKK petani dan segera menuntaskan kartu petani. Dan harus segera mengevaluasi keberadaan pengecer pupuk yang nakal.

Kemudian sebagai bentuk keberpihakan Pemda terhadap petani tembakau di Loteng yang telah menyumbang dana DBHCHT sebanyak 51, 6 miliar di APBD 2021, maka Pemda perlu memikirkan upaya-upaya serius untuk mengurangi permasalahan petani yang selalu merugi akibat permainan pengusaha tembakau yang sewenang-wenang.

“Jumlah ayam petelur yang dipelihara masyarakat peternak di pulau Lombok lebih kurang 13 juta ekor dan ini butuh pakan jagung lebih kurang 22 ribu ton dalam sehari, artinya ada peluang pasar yang jelas dan nyata. Untuk itu ia berharap kepada bupati bersama OPD terkait bisa mengarahkan petani masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang pasar di maksud, lahan sawah dan tegalan sebanyak 54.000 hektar. Kami berharap hal ini harus menjadi program dan rencana yang serius di tahun 2022,” terangnya.

Jubir fraksi PKB, H. Ahkam menyampaikan, penyelenggaraan fungsi Pemda akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung oleh berbagai aspek. Apapun agenda pembangunan yang akan diusung, hanya akan bisa diwujudkan jika adanya upaya sungguh-sungguh dan sistematis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional, didukung dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta kemampuan keuangan daerah yang memadai. Aspek pemerintahan yang bersih dan profesional harus diwujudkan melalui kebijakan penempatan PNS dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan profesionalisme.

Proses rekrutmen PNS yang tidak profesional dan tidak independen, pengisian jabatan yang memaksa PNS untuk membangun afiliasi dan patronase politik, tidak adanya ukuran kinerja yang memadai atas prestasi PNS serta remunerasi pas-pasan yang memaksa setiap PNS untuk mencari tambahan penghasilan dari pekerjaannya, merupakan sederet persoalan yang hampir merata di seluruh daerah.

“Fraksi PKB mendorong Pemda agar dalam perekrutan pejabat di seluruh tingkatan jabatan, dilaksanakan secara sungguh-sungguh baik dari proses rekruitmen yang profesional, terbuka dan independen, mengukur kinerjanya secara benar, memberikan remunerasi yang layak dan memadai, melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pada setiap pelanggaran tanpa pandang bulu dan memiliki sistem karier berbasis kinerja. Jika hal ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, rasanya tidak ada yang mustahil bagi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.

Jubir Fraksi PPP, Muslihin menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas upaya-upaya Pemda yang berusaha keras dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan melihat fakta potensi pada intensitas pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha yang mulai tumbuh. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan menjadi catatan penting yang menurut Fraksi PPP menjadi perhatian. Diantaranya, fraksi PPP memandang perlu bahwa perencanaan ataupun kebijakan belanja APBD 2022 diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah, sehingga untuk mencapai pendapatan pada Tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 2. 173. 873. 522. 495 dengan kontribusi PAD sebesar Rp. 219. 859. 390. 478 sangat terbuka lebar. Fraksi PPP menekankan kepada Pemda agar mengambil langkah strategis terkait kebijakan pendapatan dengan kerangka optimisme terukur sehingga meski beragam ketidakpastian namun secara bertahap tanda-tanda pemulihan ekonomi akan terlihat dan berpengaruh terhadap proyeksi kinerja Pendapatan Daerah, sehingga dapat menstimulus struktural guna memulihkan serta meningkatkan jaya wing daerah.

“Fraksi PPP berharap agar Pemda lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata, terutama pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di KEK Mandalika dalam menyambut digelarnya penyelenggaraan even IATC, WSBK dan MotoGP diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dalam peningkatan PAD. Hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemda dalam rangka menumbuhkembangkan iklim investasi dan iklim usaha,” jelasnya seraya berharap pandemic Covid-19 segera berakhir dan sektor wisata dapat menyumbang pendapatan daerah secara maksimal.

Selain itu juga, Fraksi PPP berharap kepada Pemda agar target APBD Tahun 2022 dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efesien. Selanjutnya patut untuk diperhatikan yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan program CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bagian dari ikhtiar utama bagi PAD yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan pengembangan sumber pendapatan baru dan dalam mengendalikan kebocoran pendapatan perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak terkesan hanya sekedar sebatas rutinitas dan seremonial.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD sebesar Rp. 2. 353. 873. 522. 495, fraksi PPP menyarankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemda agar benar-benar merupakan belanja daerah yang terencana, rasional, obyektif serta jeli dalam membuat program supaya tepat waktu dan tepat sasaran.

Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional, untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrument anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak sepenuhnya dilaksanakan dengan adanya pembiayaan netto sebesar Rp. 180. 000. 000. 000 yang digunakan untuk menutup defisit belanja sehingga tercapai keseimbangan dalam anggaran daerah. Instrumen dimaksud mencakup penajaman terhadap indikator kinerja per urusan, capaian target kinerja per urusan, analisis standar biaya dan standar satuan harga serta standar pelayanan minimal.

“Kami dan tentunya kita semua berharap Ranperda ini yang nantinya akan menjadi Perda dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan, kondisi saat ini dan yang akan datang,” ujarnya.

Jubir fraksi partai Demokrat, Ratmina mengatakan, pada nota keuangan yang disampaikan bupati Loteng menunjukan target pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bersumber dari target PAD sebesar Rp. 14. 196. 578. 345, target Pendapat Transfer sebesar Rp. 84. 855. 966. 676. Dari target pendapatan tersebut, fraksi Partai Demokrat berharap target tersebut dapat tercapai bila dimungkinkan dapat ditingkatkan agar dapat terealisasinya “Tema Pembangunan dan 6 Prioritas Pembangunan pada TA 2022. Fraksi Demokrat juga meminta kepada semua pihak untuk berkomitmen, berintegritas dan bertanggungjawab penuh untuk mewujudkanya sesuai dengan tupoksi masing masing.

Pada kesempatan yang bersamaan di bulan ini dan pada TA 2022 terdapat kesempatan emas sebagai peluang untuk mewujudkan target pendapatan dan mewujudkan 5 prioritas pembangnunan tersebut yaitu momentum akan terselenggarakanya MotoGP yang akan memberikan angin segar untuk memulihkan sektor pariwisata, perhotelan, restauran, jasa angkutan, koliner, kerajinan, hasil produksi pertanian dan petemakan, perikananan dan lainnya.

“Agar kesempatan dan peluang ini dapat kita peroleh, diperlukan kesigapan sejak persiapan, pelaksanaan untuk mendapatkan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi masyarakat dengan membuat suatu kebijakan pemerintah untuk pelibatan masyarakat termasuk didalamnya pemanfaatan prodak lokal,” ungkapnya.

Jubir PKS, HM. Sidik menyampaikan, terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2022, fraksi PKS berpandangan diantaranya, terdapat banyak ketidak singkronan dan ketidak konsistenan dalam penulisan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemda supaya kedepannya tidak terulang kembali kejadian yang sama. Disatu sisi, pihaknya menginginkan sesuatu yang maksimal, tetapi di sisi yang lain tidak memperhatikan hal-hal kecil tersebut.

Dalam rincian APBD tahun 2022, Dinas Kesehatan dan RSUD Praya terdapat uraian belanja yang sama yaitu pengadaan obat dan vaksin, yang angkanya lumayan fantastis yaitu diatas Rp 5 milyar keatas. Padahal pandemi covid ini sudah hampir berakhir dan capaian vaksin sudah melampaui target. Terkait ini, mohon kepada Pemda untuk memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Terhadap rencana anggaran di dinas pendidikan sebesar Rp 3,6 Milyar yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, seyogyanya dikaji ulang karena pada faktanya perumahan guru, perumahan kepala sekolah dan perumahan penjaga sekolah banyak ditemukan tidak terpakai dan bahkan banyak yang terbengkalai, maka oleh karena itu keberadaan anggaran untuk rehabilitasi ini seyogyanya tidak usah dilanjutkan.

RAPD ini diajukan pada saat begitu riu rendahnya tentang WSBK tapi menjadi pertanyaan dimana posisi Pemda terkait riuh rendahnya pelaksanaan WSBK itu, berapa jumlah tenaga kerja yang bisa terserap disitu, berapa proyeksi nilai pendapatan yang diharapkan dari situ, masih banyak keluh kesah masyarakat disekitar lokasi WSBK itu, baik tentang akses bekerja masyarakat maupun akses pendapatan yang diharapkan, oleh karena itu terhadap hal ini Pemda pada kesempatan ini perlu menjelaskan lebih rinci.

“RAPBD ini diajukan dalam posisi banyak masalah yang sedang dialami oleh masyarakat, seperti kurangnya akses lapangan pekerjaan, kebutuhan pekerjaan yang belum memadai dan tersedia, jembatan yang putus, akses jalan yang disana sini masih banyak dikeluhkan masyarakat. Mohon terkait ini yang semestinya semua keluh kesah masyarakat haruslah terjawab melalui RAPBD tahun 2022 ini,” terangnya.

Jubir fraksi PBB, Legewarman menyampaikan, berpijak dari penyampaian pengantar nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2022 yang sudah disampaikan bupati, dimana disebutkan bahwa nota keuangan dan rancangan APBD merupakan satu kesatuan dokumen rencana anggaran daerah dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Nota keuangan merupakan dokumen anggaran yang berisi uraian atau penjelasan atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemda, yang tertuang dalam angka-angka pada rancangan APBD untuk memberikan gambaran/deskripsi terhadap formulasi dan skema rancangan APBD, guna memudahkan untuk dipahami dan memberikan informasi yang lebih jelas, serta bertujuan untuk menjamin transparasi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam APBD. Sedangkan APBD itu sendiri rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dari uraian diatas, fraksi PBB menstresing pada pernyataan “transparasi” dan “disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD”. Hal tersebut disoroti karena beberapa hal, diantaranya pada nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2022 pada poin PAD, dimana Pemda menyebutkan bahwa target PAD tahun 2022 sebesar Rp. 219. 859. 390. 478 atau mengalami peninngkatan sebesar Rp. 14. 196. 578. 345 dari target PAD pada perubahan APBD TA 2021 yaitu sebesar Rp. 205. 662. 812. 133. Padahal ketika pembahasan perubahan APBD tahun 2021 sudah disepakati antara bahwa target PAD pada perubahan APBD TA 2021 sebesar Rp. 240. 832. 777. 296, ini juga tertuang dalam nota keuangan rancangan perubahan APBD TA 2021.

Masih terkait dengan PAD pada nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2022, disebutkan bahwa target PAD sebesar Rp. 219. 859. 390. 478, padahal ketika pembahasn KUA-PPAS TA 2022 disepakati antara DPRD dan Pemda bahwa Target PAD TA 2022 sebesar Rp. 250. 029. 352. 733 dan ini juga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Loteng tahun 2021 – 2026 halaman 159. (bukti dokumen tentang nota kesepakatan antara Pemda dan DPRD terlampir).

“Terkait dua hal diatas, kami meminta penjelasan Pemda terkait adanya perubahan target PAD pada APBD Perubahan TA 2021 yang semula Rp. 240. 832. 777. 296 menjadi Rp. 205. 662. 812. 133 dan perubahan target PAD TA 2022 yang semula Rp. 250. 029. 352. 733 menjadi Rp. 219. 859. 390. 478. Apa yang mendasari Pemda melakukan perubahan ini ? dan atas persetujuan siapa perubahan ini dilakukan ?. Jika perubahan ini dilakukan sepihak oleh Pemda, tentu ini mencedrai demokrasi dan menjadi presenden buruk dalam pengelolaan pemerintah yang baik dan transparan,” tegasnya.

Jubir fraksi Nasdem Perjuangan, Lalu Wiraksa menyampaikan dalam pemandangan umum ini ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan agar mendapat tanggapan dari Pemda. Diantaranya, dalam poin penjabaran bupati tentang potensi sumber PAD pada APBD 2022 dari sektor retribusi, salah satunya menyebutkan bahwa potensi tersebut adalah berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Narasi tentang retribusi untuk layanan kesehatan ini cukup akan membuat banyak masyarakat bertanya-tanya mengenai seperti apa maksud dari hal tersebut. Masih ingat pada APBD Perubahan 2021 salah satu fokus prioritas pemerintah salah satunya adalah untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan, maka tentu berharap betul agar pemulihan tersebut tidak kemudian membebani masyarakat yang masih dalam proses pemulihan akibat dampak panjang dari pandemi.

“Bukan hal yang rahasia jika beberapa waktu belakangan ini marak kritik elemen masyarakat terhadap Pemda terkait dengan anggapan lemahnya posisi tawar Pemda dalam gelaran WSBK hingga MotoGP di tahun 2022 nanti. Posisi tawar yang dimaksud adalah adanya potensi-potensi ekonomi dari Loteng yang malah di ambil alih pihak luar Loteng, bahkan luar NTB. Misalnya adalah issue tentang catering. Selain itu UMKM lokal hingga hari ini masih dalam posisi yang betul-betul belum pasti. Ini penting agar selain potensi retribusi meningkat, masyarakat pun terberdayakan. Kekhawatiran kita adalah Loteng sebagai tempat perhelatan, tapi daerah lain yang mendulang PAD besar,” jelasnya.

Kemudian Loteng merupakan daerah agraris dengan wilayah pertanian yang luas. Jika berbicara sumber pendapatan masyarakat secara umum, maka disitulah sumber pendapatan bagi masyarakat dan Pemda itu berada. Kemajuan pertanian lagi-lagi juga bergantung pada kemajuan dan kelayakan infrastruktur yang menyertainya. Memperhatikan adanya pergeseran musim dan cuaca di beberapa waktu terakhir ini, maka di TA 2022 ini perlu kiranya pemerintah juga mempersiapkan langkah-langkah efektif agar kegaduhan-kegaduhan petani seperti musim sebelumnya tidak terulang kembali.

“Selanjutnya Fraksi NasDem Perjuangan tak pernah lelah mengingatkan bahwa setiap nota keuangan dan Ranperda APBD termasuk untuk tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai penggelola keuangan alas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi dalam situasi apapun, termasuk masa pandemi Covid-19 ini, profesionaiitas lembaga pemerintahan dalam pengelofaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan, dan jelas sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih,” terangnya.

Jubir fraksi Amanat Nurani Berkarya, Ikhwan Sutrisno menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari Fraksi Amanat Nurani Berkarya terkait dengan pemandangan umum terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2022. Diantaranya memberikan apresiasi kepada Pemda atas keseriusan dalam menyusun pengantar nota keuangan dan APBD TA 2022 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya juga meminta penjelasan Pemda tentang sumber apa saja yang menjadi alternatif untuk menutupi beberapa kegiatan yang bersifat mandatory serta honorium PPPK.

“Kami berharap kepada Pemda untuk membuat kebijakan-kebijakan yang strategis terkait dengan keberadaan KEK Mandalika, kami belakangan ini banyak mendengar keluhan dan aduan dari masyarakat terkait tentang ketidakberpihakannya ITDC terhadap masyarakat Loteng,” pungkasnya.