Pemkab Lombok Barat Launching JPS COVID-19

LOMBOKita – Setelah berproses cukup alot, akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melaunching program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk Penanganan Dampak Covid-19.

Launching berlangsung serentak di tiga lokasi, yaitu Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Desa Kuripan Induk Kecamatan Kuripan, dan Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lobar, Lalu Martajaya menjelaskan, pihaknya harus melakukan proses sinkronisasi, verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Tujuannya, agar tidak tumpang tindih dengan penerima berbagai jenis bantuan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi NTB, bahkan juga oleh Pemerintah Desa.

Untuk membedakanya dengan sumber lain, program milik Pemkab Lobar ini diberi jargon JPS Covid 19 atau JPS Mantap

Dia menyebutkan, kelompok penerima manfaat JPS Mantap ini, sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).

“DTKS ini merupakan acuan kita, sehingga yang ada dalam data ini yang bisa kami berikan adalah, sisa data dari enam program lain yang ada seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Harapan Keluarga (PKH), Bansos Tunai, JPS Gemilang (Provinsi NTB) dan yang bersumber dari Dana Desa,” terangnya saat mendampingi Bupati Lobar melakukan launching di Aula Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Jum’at (1/5/2020).

Mantan Camat Lingsar ini menambahkan, khusus untuk JPS Mantap atau JPS Covid-19 ini, diberikan kepada penerima yang berasal dari data Non DTKS. Mereka adalah kelompok masyarakat penerima yang tidak masuk dalam DTKS, namun terdampak secara ekonomi oleh merebaknya wabah Covid 19. Mereka juga termasuk pekerja harian lepas, seperti pegawai hotel yang saat ini di-PHK dan tenaga kebersihan.

Martajaya membeberkan, berbagai program penanganan dampak Covid 19 di Lobar. Untuk program dari Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima sebanyak 42.201 jiwa.

Selain PKH, Pemerintah Pusat juga menggelontorkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 73.072 Kepala Keluarga (KK), Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk 31.205 KK yang rencanannya akan diberikan untuk bulan April sampai Juni 2020, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non Program yang akan menyasar 9.695 KK selama 10 bulan.

“Dengan berbagai program itu, kita melakukan verifikasi sehingga bisa mendapatkan data yang valid, tidak tumpang tindih dengan program-program tersebut,” terang Martajaya.

Dikatakan, untuk JPS Covid 19 atau JPS Mantap, tahap 1 ini akan menyasar sebanyak 21.894 KK dari 30.000 yang direncanakan.

Di kesempatan yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan, JPS Mantap ini untuk menjangkau masyarakat yang tidak tertangani oleh berbagai program lainnya. Pihaknya akan menyasar 30 ribu KK. Saat ini baru masuk data sekitar kurang dari 21.900 KK.

“Karena masih ada masyarakat kita yang berhak, namun belum tercover di program Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan BLT Desa, maka ini yang kita cadangkan untuk mereka,” akunya.

Untuk launching kali ini sebut Fauzan, JPS Mantap di Desa Jatisela untuk tahap satu menyasar 142 KK. Tahap berikutnya untuk 70 KK. Untuk Desa Kuripan Induk, launching yang dihadiri oleh Sekda H. Baehaqi, memastikan agar JPS Mantap sampai pada sasaran di tahap satu ini berjumlah 261 KK. Namun masih akan diverifikasi lagi untuk tahap keduanya.

Sedangkan launching di Desa Sekotong Tengah, dihadiri langsung oleh Wabup Hj. Sumiatun memberikan paket kepada 289 KK di tahap satu dari total penerima sebanyak 516 KK.

Lain dengan pola pengucuran program lainnya. Program JPS Covid 19 atau JPS Mantap ini, akan menggandeng pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra penyedia dan penyalur seluruh paket bantuan. Dengan nilai paket sebesar Rp. 250 ribu, pihak BUMDes harus mengkonversinya menjadi 15 Kg. beras, Gula Pasir, Minyak Goreng masing masing 1 Kg. 1 terai telur ayam (30 butir) dan 1 pcs. Masker yang kemudian ditukarkan dengan kartu oleh penerima manfaat.

Sekda Lobar H. Baehaqi memastikan, penggunaan BUMDes yang harus bermitra dengan UKM di desa bersangkutan. Ini menjadi ketentuan yang wajib dalam pelaksanaan program. Kalaupun desa belum memiliki BUMDes, maka harus menggunakan BUMDes terdekat.

“Jika semua BUMDes di Lombok Barat bisa kita gerakkan, tentu akan menggerakkan ekonomi warga sekitar, bisa menyerap produk lokal seperti beras hasil Petani di desa, peternak telur atau pengolah minyak goreng produk lokal warga. Semuanya bisa berputar dan ekonomi kita akan tetap jalan,” kata mantan Kepala Bappeda Lobar ini.

Penggunaan BUMDes ini, terbukti memberi angin segar perekonomian bagi pengurusnya. Mereka bisa ikut terlibat aktif membantu warga penerima manfaat. Pemerintah Desa Kuripan Induk, menyerahkan agar program JPS Mantap dikelola dan disalurkan oleh BUMDes Kuripan Mandiri. Sedangkan Desa Sekotong Tengah menggunakan bendera BUMDes Sekotong Tengah. Untuk Desa Jatisela kepada BUMDes Remaja.

Ketua BUMDes Remaja Desa Jatisela, Ahyar Rasidi memastikan, seluruh sembako yang disiapkan bersumber dari masyarakat setempat.

Pihaknya menggunakan beras kualitas super dari pengusaha lokal.

“Kalau harga pasar sampai Rp. 12 ribu, tapi di RAB kami patok seharga Rp. 11 ribu. Karena ini untuk bantuan, kita bisa subsidi seribu rupiah (dari harga pasaran, red),” terang Ahyar Rasidi di sela-sela pembagian JPS Mantap. /*LPA