Pemkab Lotim Komitmen Lanjutkan UPLAND Project, Targetkan Kesejahteraan Petani Naik
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan komitmennya menerima dan memperjuangkan Program _The Development of Integrated Farming System in Upland Areas_ atau UPLAND Project sebagai salah satu program unggulan daerah.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Lotim H. Muhammad Juaini Taofik saat membuka Forum Focus Group Discussion/FGD _Exit Strategy_ UPLAND Project Lotim, Kamis (25/6/2026).
Sekda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas pendampingan konsisten dalam ekosistem penyelenggaraan UPLAND. Program ini dinilai sangat membantu karena menerapkan skema pendanaan dari lembaga donor internasional, yakni _Islamic Development Bank_ (IsDB) dan _International Fund for Agricultural Development_ (IFAD), melalui Pemerintah Pusat lalu disalurkan ke daerah dalam bentuk hibah.
“Keberhasilan Program UPLAND sejak awal didukung oleh keaktifan tiga instansi, yaitu Bappeda, Dinas Pertanian, serta BPKAD,” jelasnya.
Sekda menegaskan implementasi UPLAND di Lotim tidak dimulai dari nol. Program ini tidak hanya fokus pada sektor hulu/on-farming, tetapi juga hilir/off-farming. “Muara dari seluruh program ini adalah meningkatnya kesejahteraan para petani,” ujarnya.
Menurut Sekda, aspek yang masih perlu dioptimalkan adalah manajemen pengelolaan pendapatan, penemuan pola hilirisasi, serta pembukaan jalur pasar.
Terkait itu, Bank NTB Syariah disebut hadir sebagai lembaga keuangan penyelenggara yang memiliki keterkaitan erat dengan program ini. Kepada penerima manfaat, Sekda mengajak membangun jejaring dengan perbankan agar dampak di lapangan cepat terasa melalui keterlibatan OPD teknis untuk memaksimalkan rintisan masyarakat.
“UPLAND bukan lagi menjadi milik Dinas Pertanian saja, melainkan sudah diserahkan kepada seluruh elemen pemerintah daerah untuk dilanjutkan demi kepentingan masyarakat,” tegas Sekda.
Ia juga mendorong jajaran lebih terbuka dalam pertukaran data, baik dengan pihak eksternal maupun internal Pemda. Ke depan program diarahkan lebih pro terhadap isu pengarusutamaan gender, peningkatan pengelolaan hasil pascapanen, serta menjaga keberlanjutan jangka panjang.
FGD ini diikuti perwakilan Bank NTB Syariah, OPD terkait, kelompok tani, dan penerima manfaat lainnya.
