Kepala Bapenda Lotim H. Hasni: Geliatkan PAD Lewat Pajak Hotel, Restoran, Tambak Udang, dan PBB
LOTIM LOMBOKuta – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur H. Hasni menegaskan pihaknya akan terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah PAD melalui optimalisasi sektor-sektor potensial. Fokusnya pada perusahaan, hotel, restoran, tambak udang, dan PBB di kawasan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan H. Hasni saat menjelaskan strategi peningkatan PAD Lotim, sebagai kepala Bapenda yang baru, Senin (15/6).
Menurut Hasni yang menjadi sumber PAD yang dapat segera lebih maksimal yaitu perhotelan, restoran, dan tambak udang. Termasuk akan berkoordinasi dengan PDAM untuk pemasangan meteran air berbasis kubikasi.
“Kami akan berkoordinasi dengan PDAM yang berpengalaman, dan akan mengggandeng untuk pemasangan waterisasi pakai kubikasi. Karena di Perda kita pakai kubikasi. Selama ini masih ada yang sudah menggunakan meteran,” jelasnya.
Untuk pajak hotel dan restoran, pihaknya melihat potensi besar terutama di kawasan wisata. Contohnya di Sembalun, ada penginapan dengan 325 kamar hingga penginapan kecil 2 kamar. Total ada sekitar 128 penginapan yang terdata.
“Insya Allah kita akan dekati para wajib pajak untuk bersama-sama berpartisipasi membayar pajak, sehingga pembangunan di Lombok Timur sumber pendanaannya dari PAD bisa lebih kuat,” tegasnya.
Selain itu, Bapenda juga menyoroti PBB di kawasan strategis yang belum digarap maksimal. Misalnya perumahan di Selong yang belum memiliki SPPT atas nama pemilik, masih atas nama pengembang dengan blok-blok nomor rumah.
“Kemudian di daerah pertumbuhan ekonomi yang ada pendirian ruko, tempat-tempat pertumbuhan ekonominya bagus, itu yang kita percepat untuk realisasi PBB agar bisa meningkat,” ujarnya.
Capaian PBB saat ini sudah capai hampir Rp9,5 miliar. Sementara target PAD tahun ini naik menjadi Rp558 miliar dari sebelumnya Rp520 sekian miliar.
H. Hasni juga menyoroti pajak restoran yang belum maksimal. Ia berharap ada kepedulian masyarakat yang memanfaatkan jasa restoran untuk menanyakan pajak dan laporan.
“Untuk jujur salah satunya melalui pemasangan peralatan. Tapi ada indikasi peralatan yang kita tempatkan kadang dipakai, kadang tidak. Ini PR ke wajib pajak. Kalau tidak ada, harus menak. Laporan harus 99%, bukan 90-9%,” katanya.
Ia menambahkan, capaian PAD tahun lalu juga ditopang pajak provinsi termasuk PBB P3 dan BPHTB yang tertagih sampai Rp5 miliar. Arahan Bupati, capaian PAD tahun ini diharapkan lebih baik dari tahun kemarin.
Soal piutang PBB, Hasni mengakui piutang PBB masa lalu masih cukup banyak. Untuk piutang tahun berjalan tidak terlalu besar. Terkait wacana pemutihan, pihaknya masih mengkaji karena mekanismenya harus sesuai regulasi dan arahan pemerintah pusat.
“Pemutihan pernah dilakukan dulu, tapi harus sesuai regulasi. Itu arahan yang harus kami ikuti,” pungkasnya.
Bapenda Lotim ke depan akan menghindari penumpukan piutang dan fokus pada penagihan aktif serta edukasi kepatuhan wajib pajak agar target PAD Rp558 miliar tercapai.
