Dewan Siap Kawal Janji Perbaikan Ruas Jalan Serage – Kumbak
LOMBOKita – Komisi III DPRD Lombok Tengah bersama perwakilan Dinas PUPR menerima hearing sejumlah warga Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya yang tergabung dalam Aliansi Pasukan Pejuang Desa menuntut kepastian realisasi perbaikan ruas jalan Serage – Kumbak.
Koordinator lapangan Muhammad Ali dengan tegas meminta sebuah kepastian melalui keterangan tertulis bersifat resmi dan mengikat seperti bukti penerbitan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Karena sejauh ini, menurutnya hanya janji yang diberikan, dari tahun ke tahun tidak kunjung terwujud meski tetap disuarakan.
“Sejak 22 tahun ruas jalan Serage – Kumbak menuju pintu perbatasan Lombok barat ini tidak pernah disentuh, padahal sumbangsih kami ke Daerah sangat besar baik melalui pembayaran pajak,penyerapan hasil tani dan lainnya,” ungkapnya.
Mantan Ketua BPD Desa Serage Saleh, mengatakan, dari 3 pergantian Kepala Desa belum ada yang mampu jadi tumpuan untuk bisa bersuara di Pemerintah, apalagi harus berharap dari calon-calon DPR atau bahkan calon Bupati.
“Jangan sampai janji kali ini tidak seperti janji – janji pada tahun-tahun sebelumnya,harus jadi yang terakhir, tunjukkan kami dengan bukti DPA bila perlu mari tanda tangan diatas materai,” tegasnya.
Merespon tuntutan warga, Sekretaris Dinas PUPR mengamini apa yang diinginkan warga di ujung perbatasan tersebut agar segera direalisasikan tahun ini.
“InsyaAllah tahun 2025 ini kita sudah anggarkan biaya sekitar Rp. 2 miliar, kami pastikan itu dan saat ini masih dalam proses perencanaan. Kira – kira bulan Juni bisa dikerjakan,” paparnya.
Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Lombok tengah Ki Agus Azhar komitmen siap akan mengkawal janji Dinas PUPR sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai tuntas.
“Kita liat di LPSE nanti yang diumumkan secara terbuka semua bisa lihat, kalau masih hanya DPA kita tidak tau, tapi yakin saja kalau sudah Sekdis PUPR mengatakan dikerjakan maka itu wajib dikerjakan,” terangnya.
Legislator Fraksi Nasdem itu mengakui kondisi sekarang tidak dipungkiri imbas daripada kebijakan efisiensi. Sehingga pihaknyapun sampai belum diberikan data.
