10 Hari Bekerja. Tim Opjar Berhasil Kumpulkan Pajak Rp 500 juta

LOTIM LOMBOKita – Selama 10 hari turun melakukan penagihan pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada masyarakat penunggak. Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi (Opjar) Kabupaten Lombok Timur berhasil kumpulkan tagihan sebesar Rp 500 juta.

sasaran prioritas penagihan yaitu tunggakan pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai lebih dari Rp55 miliar.

“Alhamdulillah ini langkah awal, Dalam 10 hari pertama bekerja, kurang lebih Rp 500 juta berhasil di kumpulkan Tim Opjar dari para wajib pajak,” ungkap Ketua Tim Opjar yang juga Sekda Lotim HM Juaini Taofik dalam rapat evaluasi bersama tim Opjar, Rabu (16/7).

Melihat hasil perdana ini,sisa waktu 6 bulan kedepan, Sekda mengaku optimis apa yang menjadi harapan Pemkab terkait penagihan hutang pajak ini, secara bertahap tertagih.

Sebelumnya, penarikan tunggakan PBP PP berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta per hari, kini telah meningkat menjadi Rp80 juta sampai Rp100 juta per hari.

Melalui Tim.Opjar berhasil melakukan penagihan mencapai 500 juta, tidak itu saja pemkab melalui Tim Opjar juga berhasil memperbaiki SPPT yang bermasalah, yang ditemui dilapangan.

” kita akan terus melakujan evaluasi bersama tim opjar, terutama berkaitan dengan apa kendala dialami dilapangan,” katanya.terutama dalam hal proses penagihan dan perbaikan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Juaini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek penagihan dan pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam hal pembaruan data SPPT.

“Kita harus seimbang antara aspek penagihan dan pelayanan perbaikan SPPT-nya,” tegasnya.

Dalam suasana rapat tersebut, Bupati Lombok Timur juga turut hadir memberikan arahan dan motivasi kepada Tim Opjar.

Kehadiran Bupati di tengah evaluasi menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Program Opjar sendiri merupakan langkah strategis Pemkab Lotim dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.