PKL Bandara Lombok Demo, Dewan akan Panggil Angkasa Pura
LOMBOKita – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di dalam kawasan Bandara Internasional Lombok mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah, Kamis (26/7/2018).
Para PKL yang didampingi LSM Suaka ini menuntut pihak PT Angkasa Pura I bandara Lombok menyediakan lahan relokasi yang layak untuk berjualan.
Sebab, lahan tempat berjualan para PKL sebelumnya akan digunakan sebagai lahan perluasan pembangunan bandara Lombok.
“Silakan saja membangun, asalkan kami direlokasi ke tempat yang lebih layak,” kata salah satu perwakilan PKL, Inaq Badi Alam saat hering ditemui Ketua Komisi II DPRD Loteng, M Samsul Qomar dan dihadiri anggota Komisi II lainnya. Hadir juga Kabid Perdagangan Dinas Perindag Loteng, Lalu Hamdi Iskandar.
Sayangnya, pihak Bandara Internasional Lombok tidak menampakkan batang hidungnya hingga acara dengar pendapat para pedagang itu berakhir.
Para pedagang menduga, pihak PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok sengaja tidak menemui para pengais rezaki di kawasan bandara itu lantaran takut berkomunikasi secara langsung.
“Fasilitasi kami bertemu dengan pihak Angkasa Pura. Sebab selama ini tidak pernah ada komunikasi langsung dengan pihak bandara,” cetus salah seorang PKL Inaq Badi.
Padahal, kata Inak Badi, para pedagang tidak pernah menolak PT Angkasa Pura melakukan pembangunan, asalkan disediakan tempat yang lebih layak untuk berjualan,” ucap Inaq Badi.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan pindah ke tempat lapak yang hanya jumlahnya 30 lapak. Pasalnya, tidak sesuai dengan jumlah pedagang yang akan direlokasi yang kini berjumlah 65 orang.
“Kalau lokasi tidak cukup, sama saja pihak Angkasa Pura sengaja membenturkan sesama pedagang. Kami tidak mau dibenturkan dengan sesama pedagang,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjend LSM SUAKA Lalu Hadinata mengecam tindakan yang dilakukan pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok. “Kami minta pihak Angkasa Pura segera menyelesaikan persoalan ini. Bila tidak, kami akan terus menuntut hak para pedagang,” tegasnya.
Kabid Perdagangan, Lalu Hamdi Iskandar juga mengatakan, selama ini belum bisa bertemu dengan pihak Angkasa Pura untuk membahas hal tersebut dengan alasan sibuk.
Hamdi mengakui, pernah melakukan rapat dengan PT Angkasa Pura, tapi yang dibahas adalah soal pembangunan bandara, bukan masalah relokasi pedagang.
Ketua Komisi II DPRD Loteng, Samsul Qomar berjanji akan menyelesaiakan persoalan ini. Bila perlu, dalam waktu dekat ini akan memanggil pihak PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok.
