Pemda Lotim Targetkan Stunting Turun ke 11 Persen, Genjot Data dan Intervensi Terarah
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan data, dan intervensi yang lebih terarah pada kelompok sasaran.
Wakil Bupati Lotim Edwin Hadiwijaya menegaskan, tantangan masih besar karena jumlah penduduk Lotim mencapai sekitar 25 persen dari total penduduk NTB.
“Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya angka prevalensi stunting yang saat ini tercatat 22,36 persen,” ujarnya.
Pemkab Lotim menargetkan angka itu ditekan hingga 11 persen melalui program intervensi berkelanjutan.
Berdasarkan evaluasi 2023-2025, tren stunting Lotim masih relatif sama. Karena itu dibutuhkan langkah lebih terintegrasi.
Beberapa waktu lalu, Lotim mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena prevalensinya masih di atas 20 persen. Daerah ini ditetapkan sebagai salah satu kabupaten penerima program pendampingan nasional bersama lima kabupaten/kota lain di Indonesia.
Program tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, World Bank, dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat strategi percepatan penurunan stunting.
Melalui program itu, Pemda akan memanfaatkan aplikasi berbasis data terintegrasi dari kementerian. Data dihimpun dari UPTD, kecamatan, hingga puskesmas se-Lotim.
“Dengan sistem ini, intervensi bisa lebih tepat sasaran, mulai dari pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia di bawah dua tahun yang paling rentan,” jelasnya
Wabup menilai penanganan stunting tidak hanya tugas sektor kesehatan. Faktor tidak langsung seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan juga harus diselesaikan.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Penyebab tidak langsung seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan harus diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak,” katanya.
Untuk penguatan ekonomi, Pemda mencatat 263 dapur program SPPG kini beroperasi di Lotim. Program itu melibatkan sekitar 13.500 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi miliaran rupiah setiap hari.
Selain dampak ekonomi, Pemda mendorong kader posyandu, perangkat desa, dan masyarakat mengoptimalkan akses anak yang butuh asupan gizi tambahan lewat dapur SPPG.
Wabup menyebut keberhasilan hanya bisa dicapai lewat konvergensi program antar OPD, sinkronisasi data berkualitas, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menjadikan penanganan stunting sebagai gerakan kolektif. Dengan data yang baik, kolaborasi yang kuat, dan intervensi yang tepat sasaran, kita optimistis mampu menurunkan angka stunting di Lombok Timur,” tutupnya.
