Pemkab Lotim Fokus Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Targetkan Satu Digit pada 2029
LOTIM LOMBOKita — Pemerintah Kabupaten ( pemkab) Lombok Timur terus menggenjot berbagai program strategis guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim tingkat kemiskinan saat ini berada di angka 12,68 persen, yang hampir mendekati batas minimal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski tren penurunannya terus menunjukkan hasil positif, tantangan jumlah penduduk yang besar membuat angka absolut kemiskinan masih menjadi perhatian serius.” Angka kemiskinan ekstrem daerah tercatat berada di level 0,54 persen pada tahun 2025″ ucap Wakil Bupati Lotim HM Edwin Hadiwijaya, usai rakor Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) ,Rabu (18/11)
Menurut Wabup yang menjadi ketua TKPKD Lotim mengatakan, bahwa formula utama dalam menekan angka kemiskinan dengan cara memperbesar pendapatan masyarakat sekaligus menekan pengeluaran.
Sejumlah langkah konkrit telah dan sedang dijalankan, di antaranya haitu intervensi Sosial dan Bantuan Pangan,seperti Alokasi anggaran sembako senilai Rp40 miliar digelontorkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
“Pemberian sembako itu sangT berdampak terhadap penurunan kemiskinan,” sebutnya.
Selain itu juga menurut Edwin melakukan Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial seperti Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus diselaraskan untuk meringankan beban pengeluaran warga kurang mampu.
Begitu juga Penguatan Sektor Pertanian, Mengingat Produk Domestik Bruto Regional (PDBR) didominasi oleh sektor pertanian (mencapai 27 persen), pemerintah mengawal ketat stabilitas harga gabah di tingkat petani demi mendongkrak kesejahteraan buruh dan petani secara langsung.
“Evaluasi berkala terus dilakukan dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menggandeng BPS sebagai penyedia data utama, penanganan kemiskinan kini dilakukan secara terintegrasi—mirip dengan pola penanganan stunting yang melibatkan lintas sektor secara masif,” jelasnya.
Wabup Edwin juga mengatakan,
Program-program yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, akan terus disokong melalui penganggaran yang tepat. Sebaliknya, program yang dinilai kurang efektif akan ditinjau dan dievaluasi kembali.
” Dengan konsistensi penurunan angka kemiskinan yang ada saat ini, pemerintah optimis target dalam RPJMD dapat terlampaui. Berdasarkan proyeksi, rentang angka kemiskinan pada tahun 2029 ditargetkan mampu turun hingga mencapai satu digit, yakni di kisaran 9 sampai 10,32 persen.,” jelas Wabup yang di dampingi Kepala Bappeda Lotim H Dewanto Hadi serta Kepala BPS Lotim Sri Wardanti.
Kendati demikian, tantangan fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Transfer Keuangan Daerah (TKDD) pusat menuntut pemerintah untuk terus berpikir taktis, memperkuat efisiensi anggaran, serta membangun kolaborasi yang solid antar-lembaga demi akselerasi kesejahteraan masyarakat.
