Kemendikdasmen RI Gelar Rakor Pengalihan PPPK Paruh Waktu Ke Penuh Waktu, Kadisdikbud Lotim Siapkan Dokumen 4.800 PPPK PW

Keterangan foto : Kepala Dinas Dikbud Lorim M Nurul. wathoni

LOTIM LOMBOKita- Dalam rangka membangun koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengalihan pengelolaan tenaga PPPK Paruh Waktu sebagai upaya memberikan kepastian status dan kesejahteraannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Rakornas tersebut akan berlangsung di tiga region, yakni Region Makassar untuk wilayah Indonesia Timur yang mencakup Wilayah Sulawesi dan Papua, Region dua yang mencakup Wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta Region tiga yang mencakup Wilayah DKI, Jawa dan Bali-NTB serta NTT yang akan berlangsung Minggu ketiga November 2026 ini di Jakarta.

Pihak Kemendikdasmen RI sudah menyampaikan undangan kepada semua kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala BKPSDM masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Pihak Dikbud diminta mengirim Kepala Dinas dan Operator RSDM dan BKPSDM diminta mengirim Kabid terkait dan operator, ungkap Nurul Wathoni selaku Kadis Dikbud Lombok Timur menyampaikan informasi pada jurnalis media ini.

Lebih lanjut Wathoni menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen yang valid terkait tenaga PPPK PW lingkup Dikbud Lombok Timur baik yang guru sejumlah 3.700-an dan tenaga kependidikan sekitar 1000-an orang. Dalam surat memang tidak secara rinci tapi penting untuk kita siapkan.

“Dengan Rakornas ini, tentu menambah keyakinan kami tentang kesungguhan dan komitmen pemerintah pusat khususnya Kemendikdasmen RI dalam memberikan kepastian pengalihan pengelolaan PPPK PW dari pemerintah daerah ke pihak kementerian RI,” ujarnya.

Secara rinci dan teknis, kita belum bisa sampaikan karena dalam undangan masih kita diminta hadir dan bawa dokumen saja.

“Insya Allah, kita akan terus kawal dan perjuangkan agar bisa mengakomodir semua tenaga PPPK PW tanpa ada perbedaan atau pemilahan berdasarkan pengabdian maupun usia atau komponen lainnya. Kita mohon dukungan moral agar ikhtiar pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah bisa terwujud,” tegas Wathoni.

*Perjuangkan 1.500 Honorer Belum Terakomodir*

Dan tentu setelah keberadaan PPPK PW ini selesai, kita juga harus perjuangkan tenaga honorer yang sudah masuk Dapodik tapi belum terakomodir di PPPK PW karena berbagai kendala dulu saat cut off data dan seleksi yang di lingkup Dikbud Lombok Timur jumlahnya mencapai 1.500-an orang.

“Insya Allah pimpinan daerah juga terus berkomitmen untuk memperjuangkan itu secara bertahap,” ungkap Wathoni.