Jelang Pilkades Serentak 2027, Polres Lotim Petakan Wilayah Rawan Konflik
LOTIM LOMBOKita – Polres Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027 mendatang.
Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengatakan, pemetaan dilakukan sejak jauh hari sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), baik selama tahapan maupun saat pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, potensi konflik yang menjadi perhatian aparat lebih berkaitan dengan konflik kepentingan yang dapat muncul di tengah proses pemilihan.
“Kami sudah melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan konflik. Tentunya konflik yang dimaksud adalah konflik kepentingan tertentu,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Pilkades serentak 2027 di Lombok Timur akan melibatkan sekitar 157 desa. Dengan jumlah desa yang cukup banyak tersebut, aspek pengamanan menjadi salah satu perhatian utama kepolisian.
Untuk memperkuat pengamanan, Polres Lombok Timur juga akan mendapat dukungan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polda NTB.
“Karena jumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades cukup banyak, sekitar 157 desa, tentu nanti dari Polda NTB juga akan melakukan BKO,” jelas Ariakta.
Selain melakukan pemetaan wilayah, pihaknya bersama Pemkab Lombok Timur terus melakukan langkah-langkah pencegahan dengan turun langsung ke sejumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades.
Ariakta mengatakan, dirinya bersama Sekda Lombok Timur melakukan patroli ke desa-desa yang akan menggelar Pilkades. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mendorong masyarakat ikut menjaga Kamtibmas.
“Yang masih kami lakukan saat ini bersama Sekda adalah patroli ke desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades. Tujuannya tentu untuk terus mendorong terciptanya Kamtibmas sampai dengan pelaksanaan pemilihan nanti,” katanya.
Ia berharap seluruh tahapan Pilkades serentak dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Masyarakat juga kita himbau tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu konflik selama proses pemilihan,” tandasnya.
