Bupati Lotim Moratorium Izin Sekolah Baru, Kadisdikbud Ajak Sekolah Fokus Tingkatkan Prestasi
LOTIM LOMBOKita – Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin mengeluarkan moratorium izin sekolah baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengajak sekolah yang ada fokus meningkatkan prestasi dan kualitas sarana.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur telah mengusulkan pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pendirian sekolah baru di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Usulan moratorium tersebut disampaikan sebagai langkah penataan pemerataan satuan pendidikan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah yang telah beroperasi, sekaligus menindaklanjuti masukan tim KPK yang telah melakukan monitoring di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur beberapa waktu lalu terkait besarnya jumlah lembaga pendidikan di Lombok Timur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengatakan terhadap moratorium tersebut, pihaknya telah menerima Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 100.3.3.2/467/DIKBUD/2027 tentang Moratorium Penerbitan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Lombok Timur
SK tersebut berlaku tiga tahun ke depan mulai 5 November 2026,dan selanjutnya moratorium ini dapat disosialisasikan ke masyarakat agar dapat diketahui secara luas.
Lebih jauh, Wathoni menyampaikan, kebijakan moratorium pendirian sekolah baru tersebut, diberlakukan selama tiga tahun ke depan dan menurutnya, kondisi persebaran sekolah di sejumlah wilayah sudah cukup padat.
Bahkan, ditemukan beberapa sekolah yang lokasinya berdekatan, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan yang kurang sehat dalam memperoleh peserta didik.
Selain persoalan jarak antar sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur juga menilai bahwa penambahan jumlah sekolah baru perlu dikendalikan agar pemerintah daerah dapat lebih optimal dan fokus melakukan pembinaan, pengawasan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemerataan kualitas tenaga pendidik.
“Kita fokus pada peningkatan kapasitas dan pemerataan mutu pada sekolah yang sudah ada. Moratorium bukan dimaksudkan untuk membatasi hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan, melainkan sebagai langkah evaluasi dan penataan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan berkelanjutan,” papar Wathoni.
Dengan adanya kebijakan moratorium ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus, memperbaiki kualitas sekolah yang sudah ada, termasuk sekolah negeri maupun swasta, yang masih membutuhkan perhatian dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran termasuk kepengawasannya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan, terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, terutama lembaga pendidikan yang berada dalam satu kawasan dengan jarak relatif berdekatan.
Termasuk juga Pemda menyiapkan sumber daya pengawas yang cukup sebagai garda depan melakukan pembinaan di satuan pendidikan yang ada ,karena selama ini di lingkup Dikbud Lombok Timur masih kekurangan pengawas, dan saat ini pihaknya telah proses seleksi melalui sistem yang ada di Kemendikdasmen dan, mudah-mudahan bisa cepat ada hasil yang akan kami usulkan untuk mendapatkan pertimbangan teknis BKN dan ditetapkan Bupati.
“Lombok Timur masih kekurangan hampir 100 pengawas dan kita terus ikhtiarkan dapat terpenuhi 2026 dan 2027 ini supaya pengawasan dan pembinaan kepada 2000-an lebih satuan pendidikan di lingkup Dikbud Lombok Timur bisa terlaksana baik,” ujarnya.
sementara itu Bupati Lotim H Haerul Warisin mengatakan, terkait moratorium tersebut, implementasinya tetap dilakukan evaluasi. sejauh mana dampak yang ditimbulkan, termasuk mempertimbangkan penggabungan sekolah-sekolah yang berdekatan dan memiliki jumlah peserta didik relatif sedikit.
salah satu klausul moratorium ini, menurut Iron, Dikbud Lombok Timur diharapkan tetap menerima usulan pendirian sekolah khusus daerah yang secara geografis dan tingkat kepadatan penduduk, termasuk jika terkait program prioritas pemerintah pusat, tapi tentu dengan kajian yang lebih komprehensif termasuk mempertimbangkan regulasi yang ada, ” Katanya.
Bupati Iron juga berharap agar Dikbud dapat mengambil kebijakan, berdasarkan hasil kajian yang objektif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, pemerataan akses pendidikan, serta keberlangsungan lembaga pendidikan swasta dan melalui penataan tersebut.
“pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur diharapkan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah sekolah, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkelanjutan,”ucapnya.
