DPRD Lotim Mulai Bahas Pilkades Serentak
LOTIM LOMBOKita – Momentum demokrasi di tingkat desa Kabupaten Lombok Timur mulai menemui titik terang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur secara resmi memasang gigi tinggi untuk mengawal persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang ditargetkan terlaksana pada Januari 2027.
Langkah cepat ini ditegaskan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Lombok Timur bersama Dinas PMD, BPKAD, dan Bagian Hukum Setda. Ketua Komisi I, Safrudin, dalam kesimpulan rapatnya menegaskan kesepakatan waktu pelaksanaan yang strategis.
“Kita sepakat pelaksanaan Pilkades serentak 2027 kita laksanakan pada bulan Januari 2027, sebelum bulan puasa tiba,” ujar Safrudin saat membacakan keputusan rapat komisi bersama eksekutif pada Rabu (13/5/2026).
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Abd. Halid, memberikan atensi khusus dengan menyiapkan karpet merah bagi pesta demokrasi ini. Ia menekankan bahwa kesuksesan hajatan besar ini bergantung pada sinergi tiga pilar utama, yani Dinas PMD dengan melakukan pematangan teknis lapangan, pendataan pemilih, dan mekanisme pemungutan suara, BPKAD Menjamin ketersediaan anggaran melalui APBD agar tidak ada kendala finansial, dan Bagian Hukum Merampungkan draf Raperda sebagai landasan legalitas yang kokoh.
H. Abd. Halid menyatakan bahwa regulasi yang digunakan harus relevan dengan kondisi zaman sekarang. Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) terbaru telah terbit, DPRD dan Pemerintah Daerah akan segera melakukan akselerasi.
“Pilkades menunggu PP, dan sekarang PP sudah keluar, kita langsung **gas poll. Tahapan diawali dengan perubahan Peraturan Daerah (Perda). Pembahasannya dijadwalkan mulai pekan depan,” jelas Halid.
Revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan yang sebelumnya terhambat oleh protokol COVID-19. Dengan aturan yang lebih fleksibel namun tetap disiplin hukum, diharapkan proses Pilkades menjadi jauh lebih efisien dan transparan.
Persiapan intensif ini bukanlah langkah mendadak. Ini merupakan tindak lanjut konkret dari pertemuan strategis yang dilakukan pada 2 Februari 2026 lalu antara DPRD, Sekda, dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD).
DPRD berkomitmen untuk terus memantau setiap jengkal tahapan agar target Januari 2027 tidak meleset. Hal ini dilakukan demi satu tujuan besar untuk menghasilkan pemimpin desa terbaik yang memiliki legitimasi kuat untuk membangun ekonomi dan sosial di Gumi Patuh Karya.
“Kita pastikan produk hukum yang kita buat sesuai dengan kondisi sekarang. Tidak ada lagi hambatan masa lalu, sehingga rakyat bisa memilih pemimpinnya dengan aman dan tertib,” tutup Halid optimis.
