DPRD Lombok Tengah Gelar Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi Soal RAPBD 2027
LOMBOKita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 21 Oktober 2026. Agenda rapat adalah penyampaian jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Fokus Efisiensi dan Optimalisasi PAD
Dalam penyampaiannya, Bupati Lalu Pathul Bahri menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu dinilai krusial di tengah dinamika kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah mendorong penerapan prinsip money follows program, dengan memprioritaskan program yang mendesak dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD, di antaranya melalui digitalisasi pajak daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan UMKM dan desa.
“Seluruh program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi Masukan Fraksi
Melalui jawaban tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai catatan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum sebelumnya.
Bupati menyebut, hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan teknis lebih lanjut akan diperdalam dalam agenda pembahasan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 di tingkat Badan Anggaran.
Rapat Paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dalam proses pembahasan APBD 2027, sebelum Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
