BPS Lombok Timur Siapkan SPKRT 2027, Langkah Menuju Kota Inflasi
LOTIM LOMBOKita – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) yang dijadwalkan berlangsung selama satu tahun penuh, mulai Januari hingga Desember 2027.
Survei tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya mempersiapkan Kabupaten Lombok Timur, khususnya Kota Selong, sebagai salah satu daerah penghitung inflasi.
Kepala BPS Lombok Timur Sri Endah Wardanti, SST, MM mengatakan, saat ini BPS Lombok Timur tengah melakukan proses perekrutan petugas survei. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan pelatihan petugas yang direncanakan berlangsung pada 24-25 November 2026. Setelah seluruh persiapan selesai, pendataan ke rumah tangga akan mulai dilaksanakan secara rutin pada Januari 2027.
Melalui SPKRT, BPS akan menghimpun informasi secara terperinci mengenai pola konsumsi masyarakat, baik untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan.
Pendataan tersebut mencakup berbagai komoditas yang dikonsumsi rumah tangga, mulai dari beras, ikan, dan kebutuhan pangan lainnya hingga sabun, sikat gigi, pakaian, sepatu, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.
Data yang dikumpulkan selama satu tahun tersebut, nantinya diolah untuk mengetahui komoditas apa saja yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Lombok Timur. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan komoditas yang perlu dipantau perkembangan harganya secara berkala.
“Tujuannya untuk mengetahui apa saja komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, baik makanan maupun nonmakanan. Dari hasil survei ini kita akan mengetahui komoditas apa saja yang menjadi kebutuhan dan dominan dikonsumsi masyarakat Lombok Timur,” jelasnya, Selasa 17 November 2026.
Menurutnya, karakteristik konsumsi masyarakat setiap kabupaten/kota tentu berbeda. Karena itu, survei tersebut penting untuk menggambarkan pola konsumsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Sebagai contoh, karakteristik wilayah pesisir Lombok Timur memungkinkan komoditas hasil laut menjadi salah satu kebutuhan yang cukup dominan. Namun, hal tersebut tetap akan dibuktikan melalui hasil pendataan SPKRT.
Data pola konsumsi tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan komoditas pemantauan harga. Dengan demikian, perkembangan harga barang dan jasa yang dipantau nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, selama ini Lombok Timur menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap minggu sebagai indikator untuk melihat perkembangan harga. Namun, IPH sejatinya merupakan indikator pendekatan atau proksi inflasi, bukan angka inflasi resmi.
“IPH yang selama ini dirilis setiap minggu sebenarnya merupakan pendekatan untuk memberikan gambaran kondisi harga atau inflasi di daerah. Namun, itu bukan angka inflasi resmi,” terangnya.
Dengan adanya tahapan survei tersebut, Lombok Timur diharapkan dapat mempersiapkan diri menjadi daerah yang memiliki penghitungan inflasi sendiri. Jika nantinya ditetapkan sebagai kota inflasi, pemantauan harga akan dilakukan terhadap ratusan komoditas yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik konsumsi masyarakat.
Keberadaan angka inflasi daerah dinilai akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian, sekaligus menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Kalau sudah menjadi kota inflasi, setiap bulan akan ada angka inflasi yang dirilis. Ini tentu lebih komprehensif dalam menggambarkan kondisi stabilitas ekonomi di Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.
Meski demikian, proses menuju daerah penghitungan inflasi masih membutuhkan sejumlah tahapan. Pelaksanaan SPKRT sepanjang 2027 menjadi salah satu langkah awal untuk memperoleh gambaran utuh mengenai struktur konsumsi rumah tangga masyarakat Lombok Timur.
Melalui data yang lebih akurat dan sesuai karakteristik daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengantisipasi gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, serta merumuskan kebijakan pengendalian inflasi ke depan.
