Aplaus Meriah, Pemkab Lombok Barat Pertahankan Honorer
LOMBOKita – Ratusan tenaga honorer dan kontrak lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akhirnya bisa bernafas lega. Belakangan merebak isu, para honorer dan tenaga kontrak ini bakal dihapus.
Kebijakan pusat yang diterima simpang-siur tersebut memicu kegelisahan para honorer di daerah. Namun, setelah setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan, Pemkab Lombok Barat tetap mempertahan, tidak ada penghapusan.
“Kami dari pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat tidak ada yang namanya penghapusan tenaga honor atau kontrak. Para tenaga honorer silahkan tetap bekerja seperti biasa, tidak perlu cemas,” kata Asisten Bidang Umum dan Kesra H Mahyudin saat memberikan pencerahan kepada ratusan tenaga honor dan kontrak di aula utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Jumat (21/2/2020).
Penjelasan mantan Kepala BPKAD Lombok Barat tersebut disambut aplaus para tenaga honorer dan kontrak ini langsung memberikan aplaus meriah.
Menyinggung kenaikan gaji, pihaknya akan tetap diperjuangkan. Keinginan menaikkan gaji tersebut, Pemda Lombok Barat akan mempertimbangkannya dan tentu akan disesuaikan dengan melihat kondisi keuangan daerah. Tidak menutup kemungkinan soal kenaikan gaji ini akan menjadi topik pembicaraan pada level rapat setingkat Bupati.
“Kami belum berani memutuskan, karena perlu pembahasan dampak baik dan buruknya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan kebijakan,” tegas mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Lombok Barat ini. Kendati begitu Mahyudin berharap, para honorer tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing. “Kebersamaan dan silaturahmi tetap kita jaga, meskipun kita nanti sama-sama makan nasi bungkus, tak perlu mewah, yang penting kebersamaan,” ajak Mahyudin dengan mimiq familiar.
Kepala Bagian Umum Pemkab Lombok Barat, H Suherman menambahkan, kebijakan pusat untuk menghapus tenaga honorer justru Pemkab menolak kebijakan tersebut. Tidak ada alasan lain, mengingat para honorer ini sangat dibutuhkan. “Sesuai kebijakan kita, mereka tetap kita butuhkan dan kita pertahankan,” tegas Herman.
Dalam catatan Herman, total keseluruhan tenaga honorer plus tenaga guru di Lombok Barat ini mencapai ribuan orang. Di lingkup Sekretariat saja tenaga honor mencapai 171 orang dengan upah Rp 750 ribu per orang. Kata dia, jika ini dinaikkan gajinya bisa dikalkulasikan akan berdampak pada keuangan daerah dari dana APBD.
Salah seorang tenaga honor daerah Dian misalnya berharap agar gajinya bisa dinaikkan. Ia mengaku lebih lega jika gajinya dinaikkan.
“Kalau gaji dinaikkan, saya lebih lega. Honor tidak dihapus saja sudah lega, apalagi gajinya dinaikkan,” pungkas Dian yang kesehariannya di staf di Sekretariat TP PKK Lombok Barat ini. (lpa)
