Bupati Lombok Utara Segera Miliki Kantor Baru
LOMBOKita – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Utara melakukan ekspose design kantor bupati.
Bertempat di ruang rapat Setda Lombok Utara, ekspose dilakukan pada Jumat (14/8) dan dihadiri sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt Kepala Dinas PUPR Lombok Utara Kahar Rizal mengungkapkan, ekspose ini merupakan evaluasi sebelum dibangun pada tahun depan. Ada dua konsultan secara langsung yang menjabarkan mengingat selain kantor bupati lengkap dengan kantor sekretariat, kantor DPRD Lombok Utara juga masuk dalam rencana pembangunan.
“Rencana detail engenering design dua bangunan ini yang aoan dibangun pada tahun 2020. Kita sudah awali dengan DED, tapi di tengah itu kita dihadapkan dengan covid yang menyebabkan anggaran kegiatan ini ditarik atau ditunda,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dalam DED yang diusulkan dan disetujui oleh pihak dewan anggaran pembangunan Kantor Bupati pada tahun 2020 itu senilai Rp 20 miliar, sementara Kantor DPRD senilai Rp 6 miliar. Hanya saja, dalam ekspose kali ini nominal tersebut membengkak senilai Rp 28 miliar untuk Kantor Bupati dan Rp 8 miliar untuk Kantor Dewan.
“Tentu penambahan angka itu menyesuaikan dengan kebutuhan apa saja. Karena ini akan dibangun pada tahun 2021 maka kita pertimbangkan. Kalau berbicara ideal jelas belum tapi apa salahnya kita rencanakan dulu,” jelasnya.
Pihaknya juga mengakui dengan anggaran fantastis tersebut tidak seluruhnya akan terbangun, terlebih jika kondisi keuangan daerah tengah melempem. Demikian pula dengan lahan rencananya dua bangunan itu akan dibangun di lahan aset milik pemda. Sementara untuk Kantor DPRD akan dibangun dilokasi semula sebelum runtuh oleh gempa.
“Sekarang kita manfaatkan kondisi lahan yang ada kalau memungkinkan kita akan bebaskan lahan. Tapi kembali lagi, ini semua kita sesuaikan dengan keuangan daerah,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala Bappeda Lombok Utara Herianto mengatakan tidak masalah menyangkut anggaran pembangunan Kantor Bupati dan DPRD. Pasalnya, sebelum itu sudah ada di APBD dan sudah menjadi kebutuhan prioritas di tahun ini, kendati karena pandemi anggaran itu tergeser sementara.
“Bisa jadi naik atau turun (nominalnya) kita juga belum rumuskan APBD 2021 dan tergantung persetujuan kawan-kawan di dewan. Tentu kita akan rencanakan kembali,” ucapnya.
“Ini juga menyangkut rehab-rekon karena rumah masyarakat sekarang baik, kita juga butuh kantor untuk pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya.
