Bupati: Cadarisasi ASN Loteng Bukan untuk Radikalisasi

LOMBOKita – Bupati Lombok Tengah HM Suhaili Fadil Tohir menegaskan, program penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diberlakukan di daerah itu bukan tujuannya untuk radikalisasi, melainkan semangat agar masyarakat makin rajin menggunakan masker sebagai salah satu cara menangkal penyebaran virus Corona.

Demikian ditegaskan Bupati saat acara rapat koordinasi bersama seluruh Kepala SKPM dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di pendopo bupati, Minggu (30/6/2020).

Menurut Bupati, perkembangan terakhir penanganan virus korona masih tahap mengkhawatirkan, hingga Presiden RI Joko Widodo pun menekankan agar seluruh Kepala Daerah terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengajak masyarakat rajin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun hingga menjaga jarak.

“Bapak Presiden menekankan agar kita mengantisipasi peredaran dan penyebaran virus korona, jangan sampai ada gelombang kedua yang akan membuat keadaan makin parah,” tandas Bupati.

Gelombang kedua penyebaran virus yang pertamakali datang dari China itu, menurut Bupati, harus diwaspadai seiring dibukanya kembali sarana dan prasarana fasilitas umum yang membuat kerumunan massa dalam jumlah banyak, seperti pasar, tempat-tempat ibadah dan obyek-obyek wisata.

Diakui bupati, tren peredaran virus korona di Kabupaten Lombok Tengah cenderung menurun. Namun, pemerintah daerah maupun masyarakat jangan sampai lengah apalagi merasa jenuh dengan standar protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Terus terang keuangan kita mulai keteteran untuk penanganan virus korona. Hingga saat ini Lombok Tengah ranking ketiga di NTB penyebaran virus korona,” ucap Bupati.

Meski demikian, lanjut bupati, tingkat kekhawatiran peredaran virus korona masih mengkhawatirkan. Sebab, prosentase penduduk yang melakukan rapid tes sangat sedikit jika dibanding jumlah penduduk.

“Baru sebagian kecil masyarakat yang rapid tes, bagaimana kalau keseluruhannya, maka mungkin jumlah masyarakat yang sebenarnya terpapar virus korona semakin tinggi,” kata bupati.

Diakui bupati, tantangan terbesar menekan beredarnya virus korona adalah masyarakat yang masih mengabaikan standar protokol penanganan covid-19, ogah menggunakan masker, malah mencuci tangan dan masih suka berkumpul-kumpul tanpa ada rasa kekhawatiran tentang virus korona.

“Ada saya lihat gunakan masker, tapi tidak menutup hidung dan mulut. Melainkan dagu atau hanya jadi hiasan leher. Mereka seakan bohongi diri sendiri. Jadi sangat rendah kesadaran kita menggunakan masker,” tandasnya.

Atas dasar itulah, kata Bupati, pemerintah daerah menggalakkan program cadarisasi bagi ASN muslim dan wajib masker bagi non-muslim. Dimulai dari kalangan ASN, menurut Bupati, lantaran ASN adalah katalisator, dinamisator penggunaan masker.

“Jadi itu hanya istilah saja menggunakan cadar. Kalau sudah bercadar, maka secara otomatis menutup hidung dan mulut sekaligus berfungsi sebagai masker. Jadi, jangan mudah terjebak pada istilah cadarisasi,” pungkas bupati Lombok Tengah dua periode itu.

Pada rapat koordinasi itu, bupati banyak menerima masukan dan saran dari Kepala Kejaksaan Negeri Praya yang menyarankan agar pemerintah daerah menggelar razia masker, namun terlebih dahulu diperjelas payung hukumnya sebgai landasan menerapkan razia, minimal ada Peraturan Bupati atau Perbup.

Kajari Praya juga menilai, kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker dari hari ke hari semakin rendah, semakin abai dengan standar protokol covid-19.

“Saya pikir pemerintah daerah harus bisa bertindak lebih tegas kepada masyarakat yang masih ogah menggunakan masker,” kata Kajari.