Berijazah SMA Lulus Seleksi SLRT di Lotim Diprotes

LOMBOKita – Sejumlah peserta seleksi Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melakukan protes ke Dinas Sosial Lombok Timur,Kamis (4/7).Terkait dengan ditemukan adanya peserta seleksi SLRT berijazah SMA lulus dalam seleksi terserbut. Sedangkan dalam aturan ataau persyaratan yang ada harus Sarjana (S1).

” Kami datang ke Dinas Sosial untuk melakukan protes terhadap adanya peserta yang lulus seleksi hanya tamatan SMA, padahal harus S1,” tegas salah seorang peserta, M.Ihlan Jauhari kepada wartawan di kantor Dinas Sosial.

Namun begitu, lanjutnya setelah melakukan klarifikasi ke Dinas kalau yang tamatan SMA itu sudah dicabut, dengan diganti cadangan yang  ijazahnya S1.Bahkan pihak dinas mengaku khilaf dengan adanya masalah tersebut.

Sementara yang mendaftar mencapai ribuah orang, sedangkan yang harus diterima hanya sebanyak 60 orang.Sedangkan pihaknya mengenai masalah adanya yang lulus seleksi dengan ijazah SMA, setelah muncul di media sosial.

” Kami juga menanyakan apa indikator kelulusan tersebut, tapi yang menjadi aneh kenapa tamatan SMA bisa lulus seleksi,” ujarnya.

Ditempat terpisah Kepala Bidang Pakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat  Dinas Sosial Lotim, Saepuddin Zuhri saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kalau ada yang berijazah SMA lulus seleksi dalam SLRT tersebut. Setelah dilakukan seleksi administrasi, termasuk saat dilakukan test wawancara.

” Memang ada yang lulus hanya ijazah SMA, tapi sudah dicoret dengan diganti yang cadangan S1 sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.

Ia menambahkan memang yang mendaftar mencapai ribuan orang, akan tapi yang dicari hanya 60 orang yang merupakan sumber dana dari APBD. Dengan hanya honor perbulannya sebesar Rp 350 ribu. Dengan tugasnya untuk melakukan pendataan dimasing-masing desa terhadap masyarakat yang betul miskin masukkan di Basis data terpadu, sehingga tidak ada orang kaya masuk di miskin.

Sementara jumlah petugas SLRT mencapai 110 orang, sehingga mengalami kekurangan sekitar 130 orang. Karena masing-masing desa harus ada petugas tersebut.

” Untuk yang baru ini kontraknya hanya enam bulan dengan anggaran APBD Lotim,” tukasnya.