Pendamping Desa Teken Kontrak Disaksikan Wagub NTB dan Wabup Loteng
LOMBOKita – Sebanyak 76 orang Tenaga Pendamping Desa Profesional (TPDP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 menandatangani kontrak kerja di pendopo Wakil Bupati Lombok Tengah yang sekaligus dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (30/1/2018).
Para tenaga pendamping desa ini terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa. Para TPDP ini direkrut melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di bawah Kemendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Hadir pula pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Kadis PMD Loteng, Kepala Desa, dan semua pendamping desa.
Pada kesempatannya, Kepala Dinas PMPD-Dukcapil NTB, DR.H.Azhari menyatakan, tupoksi dari para pendamping desa ini, turut mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi keuangan desa. Tugasnya meliputi pendampingan kepada masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi ada masalah-masalah hukum di desa,” ucap Azhari.
Azhari menyebutkan, dana desa tahun ini bertambah 20 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun. Karenanya, tugas dan tanggung jawab kepala desa sangat berat. Untuk itulah, pendamping desa harus menjalin sinergitas dengan kepala desa dalam membantu pengelolaan kegiatan yang dilakukan di desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri juga meminta kepada kades dan pendamping desa agar terus jalin sinergitas. “Silahkan kades manfaatkan tenaga dan pikiran pendamping desa. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan di desa bisa berjalan maksimal,” singkatnya.
Wakil Gubernur NTB, Hj Siti Rohmi Djalilah mengatakan, sehebat apapun Kades, bila berjalan sendiri, tidak akan bisa mewujudkan pembangunan di desa secara maksimal.
Karena itu, Wagub meminta kades dan pendamping desa saling bekerjasama. “Sebenarnya kades dan pendamping desa merupakan ujung tombak dalam memaksimalkan pembangunan di desa,” ungkapnya.
Wagub juga meminta kepala desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, agar tidak terlalu fokus dalam pengembangan infrastruktur. Tapi, harus pula mengganggarkan untuk pengembangan SDM, kesehatan dan pemberdayaan. Karena, tidak ada artinya desa tersebut, bila SDM warganya masih rendah. Begitu pula bila warganya sakit.
“Jadi sebaiknya anggaran desa lebih di fokuskan kepada tiga program tersebut. Jangan terlalu fokus pada pengelolaan infrastruktur,” serunya.
Tidak hanya itu, semua desa juga harus bisa mandiri, tidak terpaku pada anggaran dipusat. Caranya, aktifkan Bumdes. “Silahkan berkreasi bentuk usaha, sehingga Bumdes bisa berjalan maksimal,” tungkasnya.
Kemiskinan di Lombok Tengah Turun 1,4 Persen
“Kami mengapresiasi Pemkab Loteng yang telah melakukan berbagai terobosan dengan program-program inovatif yang salah satu sasaran tujuannya adalah keluarga miskin,” katanya.
Lombok Tengah merupakan salah satu penyelamat menurunnya angka kemiskinan di NTB. Dimana, dari angka BPS tepatnya bulan Maret 2018, angka kemiskinan di NTB adalah 14,75 persen. Tapi saat ini menjadi 14,63 persen. “Kami juga akui tidak gampang menurunkan angka kemiskinan. Tidak segampang membolak balikkan telapak tangan. Apalagi penurunannya mencapai 1,4 persen/ tahun, khususnya di Loteng,” terangnya.
Namun, untuk diketahui segala keberhasilan itu, tidak luput dari kerjasama semua pihak, terutama pemerintah desa. Karena, tidak ada artinya gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, tanpa ada kerjasama dari pemerintah desa.
Selain itu, ia harapkan juga dalam penggunaan anggaran lebih mengarah pada program pengentasan kemiskinan. Artinya, jangan terlalu pokus pada program infrastruktur saja. Melainkan prioritaskan pula pada beberapa aspek, seperti pengembangan SDM, kesehatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. “Kalau hal ini kita lakukan juga, maka di Loteng ia yakin akan bisa terus menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menjelaskan, angka kemiskinan di Loteng telah mencapai pada titik 13,37 persen. Sebelumnya mencapai 15 persen. Artinya, ada penurunan hingga 1,4 persen.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan angka kemiskinan, tahun ini, pihaknya anggarkan sebanyak Rp95 miliar, diluar infrastruktur. “Tahun lalu kami anggarkan hanya Rp 40 miliar, tapi hasilnya kita bisa menurunkan angka kemiskinan yang cukup maksimal,” jelasnya.
Untuk itu, ia pula mengajak semua kepala desa agar bersama-sama menuntaskan angka kemiskinan di Loteng. Artinya, anggaran desa yang ada lebih dipokuskan pada program pengentasan kemiskinan, tidak hanya pokus pada program insfrastruktur.
