Tekong TKI Demo Imigrasi Selong Soal Pelayanan

LOMBOKita – ‎Puluhan Tekong tenaga kerja indonesia yang tergabung dalam Forum Peduli Tenaga Kerja Indonesia melakukan aksi ke kantor layanan paspos Lombok Timur, Rabu (24|10).Dengan menuntut agar imigrasi memperbaiki pelayanan dalam pembuatan paspor bagi para pahlawan devisi negara yang dianggap merasa dipersulit.

Aksi yang dilakukan para tekong tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi.

” TKI menggugat imigrasi dengan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan dalam pembuatan paspor,” teriak orator aksi, Subhan dalam orasinya.

Para massa aksi ‎mengatakan dalam pembuatan paspor bagi para calon TKI dan TKW sepertinya dibuat bola pimpong kesana kemari.Tanpa adanya kepastian yang jelas dari pihak Imigrasi.

Sementara pada satu sisi para TKI ini merupakan pahlawan devisi bagi bangsa ini, akan tapi justru tidak berbanding dengan apa yang diberikan bangsa ini terhadap pahlawan devisa tersebut.
‎
” Pahlawan devisa seperrinya di zolimi pihak imigrasi dalam pelayanan pembuatan paspor,maka tunggu saja bom waktu kami bersama calon-calon TKI maupun TKI akan melakukan jihad,” teriak para orator aksi lagi.

Oleh karena itu,lanjut para massa aksi, akan membongkar kebokrokan birokrasi di kantor Imigrasi terhadap pembuatan paspor yang berliku-liku dan berbelit-belit. Dengan berbulan-bulan belum jadi sehingga menjadi korban pahlawan devisa.

‎Selain itu dengan adanya oknum imigrasi yang mempersulit para TKI berarti dianggap merusak negara. Seharusnya bisa diutamakan pelayanan paspor maupun berbagai jenis administrasi. Sehingga pihak imigrasi harus membuka mata dan telinga atas persoalan ini.

” Masak di kabupaten lain hanya dalam dua atau tiga hari bisa jadi paspor,sedangkan di Lotim membutuhkan waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan,” tegas Subhan dalam orasinya.

Sementara itu  orator lainnya, Henli Sunardi mempersoalkan dengan tingginya harga pembuatan paspor bagi TKI dan TKW. Dimana seharusnya sebesar Rp 350 ribu, akan tapi untuk TKI sebesar Rp 1,2 juta dan TKW sebesar Rp 1,8 juta.

” Kami minta transparan dari imigrasi soal biaya pembuatan paspor,termasuk meminta komitmen imigrasi dalam pelayanan hitam diatas putih,” tegasnya.

Kemudian setelah puas menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima pejabat imigrasi. Diantaranya Kepala Layanan Unit Imigrasi Lotim, Eko Samiaji,Kasubag Tata Usaha Imigrasi Mataram, Dedy Krisdian,Kasi Lantaskim, Sudirman.

Dengan memberikan penjelasan ‎bahwa pihak imigrasi tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Akan tapi perlu diketahui kalau saat ini terjadi pembaharuan sistim yang ada.

Dimana untuk NTB, Sumbawa dan Bima dengan menggunakan sistim baru dari yang lama,sehingga tentunya untuk melakukan pencobaan masih banyak perbaikan. Sehingga ini yang tentunya harus di maklumi,

Selain itu proses  ajudikator pembuatan paspor pembanding,ssehingga baru sebagian yang keluar. Sedangkan untuk paspor TKI sudah ada di LTSP ‎, kemudian kalau ada data diambil dari Dukcapil pusat, sedangkan kalau tidak muncul tidak bisa karena terkunci,sehingga ‎verifikasi bertahap dukcapil.

” Kami akui dengan adanya perusahan sistim yang baru ini belum sempurna,sehingga terus kami lakukan pembenahan untuk lebih baik,” kata Sudirman.

Selain itu, lanjutnya, mengenai masalah tingginya biaya pembuatan paspor bagi TKI tidak pernah ada dan bisa dilihat di papan sudah jelas.Bahkan pemohon membayar langsung ke bank sesuai aturan yang ada.

Akan tapi kalau ditemukan dilapangan ada yang membayar lebih mahal sebagaimana yang dikatakan massa aksi. Maka pihaknya tidak tahu menahu para calon TKI itu membayar dan membuat dimana,karena setiap pembayaran tentu ada kwitansinya.

” Kok bisa ada biaya pembuatan paspor yang tinggi, dimana membuatnya karena untuk pembayaran langsung di bank,” terang Sudirman seraya menambahkan siapa bilang di Sumbawa dan Bima bisa jadi dua hari pengurusan paspor langsung jadi tidak ada itu,karena kami setiap hari melakukan komunikasi.

Hal yang sama dikatakan Kesubag TU Imigrasi Mataram, Deny Krisdian menegaskan kalau saat ini lagi ada pembaharuan ‎simkim. Dengan adanya projek percontohan sebelum diberlakukan di indonesia.

Dengan kelebihan langsung terintegrasi Dukcapil dan B2NPTKI. Sehingga tentunya akan kelihatan nantinya KTP dan rekom bodong kalau datanya tidak jelas atau valid.

” Yang jelas kami akan terus melakukan pelayanan kepada masyarakat menuju lebih baik,” tegas Dedy.

Setelah mendapatkan penjelasan kemudian massa aksi melanjutkan aksinya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kantor DPRD Lotim untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Keterangan Foto Para tekong TKI melakukan aksi di Kantor Layanan Imigrasi Lotim