Meriahkan HUT ke-2 Kementerian Imigrasi, Kantor Imigrasi Lotim Buka Layanan Paspor Simpatik dan Cek Kesehatan Gratis
LOTIM LOMBOKita – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur membuka layanan paspor simpatik dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
Kepala Imigrasi Lotim Iqbal melalui Kasi Teknologi Informasi dan Keimigrasian (Kehumasan), L. Rizal Febriadi, didampingi Kasubsi Teknologi Keimigrasian, Hardi Mustika Aji, mengatakan layanan tersebut digelar untuk mendekatkan imigrasi dengan masyarakat.
Sebelumnya, pihak imigrasi juga telah melakukan bakti sosial berupa pembagian makanan di Masjid Pancasila.
“Kegiataj ini digelar sebagaimana tagline Imigrasi , mendekatkan imigrasi dengan masyarakat,” ujar Rizal.
Selain pelayanan, Kantor Imigrasi Lombok Timur juga terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerjanya.
Pengawasan dilakukan melalui 13 desa binaan imigrasi yang tersebar di dua kabupaten, yakni di Kecamatan Sakra, Lombok Timur sebanyak 12 desa dan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak 5 desa.
Program desa binaan ini bertujuan untuk meminimalisir masyarakat yang bekerja secara non-prosedural serta mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Terkait penindakan, sepanjang tahun ini Kantor Imigrasi Lombok Timur telah melakukan deportasi terhadap sekitar 14 orang Warga Negara Asing (WNA).
“Rinciannya, 10 orang dideportasi dan 4 orang dilakukan pendetensian.”sebutnya.
Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan Undang-Undang Keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal melalui operasi-operasi yang digelar.
Pelanggaran tersebut didominasi WNA sepetti asal Malaysia, pelaku perkawinan campuran, serta WNA asal negara-negara Eropa.
“Yang jelas kita terus melakukan pengawasan di wilayah kerja kami,” tegas Rizal.
Terkait penanganan WNA yang melakukan tindakan kriminal, semua ditangani pihak kepolisian terlebih dahulu. Setelah proses hukum selesai, baru diserahkan ke imigrasi untuk pemulangan.
Biaya pemulangan pun ditanggung oleh yang bersangkutan atau perwakilan negara bersangkutan, bukan ditanggung pemerintah atau imigrasi.
