Pemeriksaan Desa dan OPD Hal Wajar, Bagian Mekanisme Pengawasan
LOTIM LOMBOKita – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan hal yang wajar dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menjelaskan, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
“Sebagai penyelenggara negara, semua itu diawali dengan proses perencanaan. Setelah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, kemudian diawasi dan diperiksa serta dipertanggungjawabkan. Jadi, itu hal biasa karena memang sudah termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2019,” ucapnya Senin (9/11/2026).
Kak Ofik, sapaan akrabnya, mengatakan pemeriksaan tersebut juga harus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa bertanggung jawab dalam menggunakan uang negara.
Terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 yang telah diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ia mengakui terdapat sejumlah temuan, termasuk kelebihan pembayaran honorarium yang harus diselesaikan.
Bahkan, dirinya juga menjadi salah satu pihak yang memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.
“Saya juga ada kelebihan pembayaran honorarium dan tentu berkewajiban untuk menyelesaikannya. Tadi saya juga sudah menjalani proses pemeriksaan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pihak yang memiliki kewajiban pengembalian diberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila dalam tenggat tersebut belum dapat diselesaikan, masih tersedia mekanisme melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
Meski demikian, Kak Ofik optimistis seluruh kewajiban pengembalian dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026.
Berdasarkan data yang dimiliki, total kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta disebut telah dibayarkan.
“Totalnya sekitar Rp1,6 miliar. Saya optimistis semuanya bisa diselesaikan sebelum akhir 2026,” pungkasnya.
