Intervensi Spesifik dan Sensitif Turunkan Kasus Stunting
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait. Penguatan itu dilakukan melalui rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dalam rangka pembagian wilayah binaan Genting Tahun 2026.
Rakor berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Timur. Pembagian wilayah diharapkan tidak hanya menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau _person in charge_ (PIC) dari setiap OPD di wilayah masing-masing.
Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya, sehingga informasi dan tindak lanjut berjalan berkesinambungan meski terjadi pergantian perwakilan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan teknis, khususnya penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan berkelanjutan. Dukungan operasional juga ditekankan, mulai dari ketersediaan logistik, pemberian insentif, hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.
Dalam Program Genting, intervensi dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitub Intervensi Spesifik, Bantuan nutrisi berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun.
Intervensi Sensitif, Perbaikan infrastruktur dasar seperti bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan.
Selain itu dilakukan pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas Wakil Bupati. Ia menegaskan prinsip utama Program Genting adalah gotong royong, sehingga seluruh pihak harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan penurunan stunting di NTB.
Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi Pemkab Lotim. Namun ia menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Lotim yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB. “Segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat agar data sesuai kondisi aktual di daerah,” ujarnya.
Capaian Program Genting di Lotim saat ini sudah mencapai 81 persen. Ia berharap bantuan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi penerima manfaat sesuai tujuan program.
Kepala Dinas P3AKB Lotim Muksin menjelaskan, Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting (KRS) meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan anak stunting. Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan berkelanjutan.
Berdasarkan target BKKBN, jumlah KRS di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.
Rinciannya: edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi 1.574 KRS, intervensi air bersih 394 KRS, intervensi jamban sehat 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni untuk 1 keluarga.
Pemkab Lotim berharap intervensi tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat.
Dengan penguatan pembagian wilayah binaan, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan unsur lainnya, percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Lombok Timur diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Peserta kegiatan terdiri dari OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, pihak swasta, LSM, komunitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga (SPK), Penyuluh KB (PKB), Petugas Lapangan KB (PLKB), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
